BUBARKAN DPR, GANTI SISTEM!

 

Oleh Pikiran Rakyat Indonesia 

Editor Sha Mantha 

Inframe Sha Mantha/Susi Ambar Rukmi 
Photo taken Lawerrisa

Jakarta - Era Gadget sama dengan Era Kendali Rakyat

Demokrasi kita sudah lama sakit

Suara rakyat dibatasi lima menit di bilik suara, lalu dikunci lima tahun lamanya.

Sedangkan Rakyat bukan hanya pemilih

Rakyat harus jadi pengambil keputusan!

Tetapi kini, harapan lahir dari rahim pemikiran rakyat.

Dengan adanya LIQUID DEMOKRASI

Yaitu sebuah Sistem yang menghidupkan kembali ruh rakyat.

Sistem demokrasi hibrida yang memadukan demokrasi langsung dan demokrasi representatif dengan mekanisme delegasi suara yang bersifat fleksibel, tematik, dan reversibel.

Sistem ini dibangun dengan dukungan teknologi digital, untuk memastikan partisipasi rakyat yang aktif, terukur, dan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

Di Liquid Demokrasi, rakyat bisa memilih langsung.

Liquid Demokrasi sama dengan Demokrasi baru, cerdas, transparan dan aktif.

- Suara bisa langsung, atau lewat delegatus tematik.  

- Mandat bisa dicabut kapan saja.  

- RUU & APBN dibahas bareng rakyat.  

- Tidak ada politik uang, tidak ada partai dominan.

PRINSIP DASAR LIQUID DEMOKRASI

1. Kedaulatan Rakyat Nyata

Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.

2. Delegasi Suara yang Fleksibel dan Tematik

Rakyat dapat mendelegasikan suaranya untuk isu tertentu kepada individu yang dianggap kompeten (delegatus), dan dapat mencabutnya kapan saja.

3. Transparansi dan Aksesibilitas

Semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, dapat diaudit publik, dan inklusif.

4. Efisiensi Sistem dan Anti-Politik Uang. 

Menghapus biaya tinggi sistem politik lama dan mencegah korupsi struktural dengan menghilangkan celah transaksional.

ARSITEKTUR SISTEM DIGITAL LIQUID DEMOKRASI

1. Modul Inti:

   - Sistem Akun dan Identitas Digital (e-KTP dan biometrik)

   - Modul Delegasi Suara Tematik

   - Modul Voting dan Deliberasi Digital

   - Modul Tata Kelola RUU, RAPBN, dan Kebijakan

2. Sistem Pendukung:

   - Dashboard Publik

   - Reputasi dan Etika Delegatus

   - AI Moderasi dan Validasi Informasi

   - Blockchain untuk transparansi dan keamanan suara

3. Keamanan dan Privasi

   - Zero-Knowledge Proof untuk perlindungan identitas

   - Audit trail publik yang tak bisa dimanipulasi

TATA TERTIB DELEGATUS

1. Pengangkatan dan Mandat

   - Delegatus ditunjuk langsung oleh rakyat secara tematik.

   - Mandat bisa dicabut kapan saja.

2. Hak dan Kewajiban

   - Menyuarakan aspirasi berdasarkan tema yang diwakili.

   - Memberi laporan terbuka kepada pemberi mandat.

   - Tidak boleh menerima insentif tersembunyi atau bersikap partisan.

3. Sanksi dan Pengawasan

   - Pencabutan otomatis jika kehilangan mayoritas dukungan.

   - Peringatan etik dan skor reputasi terbuka.

ALUR PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN

1. Tahap Usulan

   - Rakyat dapat mengusulkan topik RUU atau kebijakan.

2. Tahap Deliberasi

   - Diskusi terbuka digital oleh rakyat dan delegatus.

3. Tahap Voting

   - Voting langsung oleh rakyat atau lewat delegatus.

4. Tahap Legalisasi

   - Hasil voting kurang ambang batas sama dengan sah menjadi keputusan.

5. Evaluasi dan Revisi

   - Rakyat bisa mengajukan evaluasi ulang atau amandemen secara terbuka.

FUNGSI DPR DALAM SISTEM LAMA vs LIQUID DEMOKRASI

1. Pembahasan dan Pengesahan RUU

Sistem Lama (DPR)

- Dibahas oleh anggota DPR dan fraksi.  

- Rakyat hanya bisa menonton atau protes saat UU sudah disahkan.  

- Sering terjadi pengesahan diam-diam, atau atas pesanan elit.

Liquid Demokrasi

- RUU diunggah ke sistem digital publik.

- Warga ikut menyusun dan mengomentari pasal per pasal.  

- Rakyat bisa memilih untuk voting langsung atau mendelegasikan suara ke delegatus bidang hukum.  

- Voting publik menentukan apakah RUU disahkan atau tidak.

2. Pengesahan APBN / RAPBN

Sistem Lama

- Dibahas tertutup oleh DPR dan Kementerian Keuangan.  

- Rakyat tidak tahu rincian anggaran atau proyek.  

- Potensi besar untuk korupsi & mark-up anggaran.

Liquid Demokrasi

- Draft RAPBN dibuka ke publik per sektor. 

- Rakyat bisa ikut menentukan prioritas anggaran.  

- Delegatus bidang fiskal/ekonomi bisa mewakili suara, tapi rakyat tetap bisa cabut suara bila tidak puas.  

- Proyek besar harus mendapat persetujuan publik.

3. Fungsi Pengawasan

Sistem Lama

- DPR panggil menteri, adakan sidang, tapi pengawasan sering mandul.  

- Banyak kasus pengawasan jadi alat tawar-menawar politik.

Liquid Demokrasi

- Seluruh laporan pelaksanaan kebijakan terbuka. 

- Rakyat beri evaluasi langsung terhadap kementerian dan pejabat.  

- Delegatus bertindak sebagai auditor tematik sementara, dan jika terbukti abai, bisa dicabut dukungannya.  

- Forum evaluasi terbuka dan digital, langsung dinilai rakyat.

4. Persetujuan Pejabat Negara

Sistem Lama

- DPR menyetujui nama calon pejabat tinggi 

negara.  

- Rakyat tidak dilibatkan, proses rawan lobi politik.

Liquid Demokrasi

- Nama-nama calon dibuka untuk publik.

- Rakyat bisa ikut menilai & voting siapa yang layak.  

- Delegatus bidang hukum/tata negara bisa menilai rekam jejak, lalu memberi rekomendasi publik.  

- Akhirnya rakyat tetap yang memutuskan.

5. Aspirasi Rakyat

Sistem Lama

- Aspirasi rakyat disaring oleh wakil, sering kali tidak sampai ke ruang sidang.  

- Akses publik ke DPR terbatas.

Liquid Demokrasi

- Setiap warga punya akun demokrasi digital.  

- Bisa menyuarakan isu, membuat polling publik, atau mengusulkan agenda nasional.  

- Isu dengan dukungan tertentu otomatis masuk ke ruang deliberasi nasional.

6. Fungsi Legislasi Khusus (UUD, perjanjian internasional, dll.)

Sistem Lama

- Proses sangat elitis dan tertutup.  

- Rakyat tidak dilibatkan secara langsung.

Liquid Demokrasi

- Perubahan konstitusi hanya dapat dilakukan dengan konsensus publik digital.  

- Perjanjian internasional harus dibuka ke publik dan disetujui dengan quorum voting rakyat secara digital.

DAMPAK SISTEM LIQUID DEMOKRASI

- Menghapus dominasi partai politik.

- Menurunkan biaya demokrasi secara signifikan.

- Mencegah politik uang dan praktik rente kekuasaan.

- Mencegah budaya Korupsi

- Meningkatkan kualitas kebijakan karena partisipasi langsung rakyat.

- Membangun budaya politik yang rasional, adil, dan sadar teknologi.

BIAYA DEMOKRASI LAMA yang Melahirkan efek domino BUDAYA KORUPSI vs BIAYA LIQUID DEMOKRASI (LD)

1. Biaya Penyelenggaraan Pemilu Nasional (KPU & Bawaslu) 

- Pemilu 2019: Rp 25,59 triliun 

- Pemilu 2024: ±Rp 76,6 triliun (KPU)  

- Belum termasuk Bawaslu dan DKPP (±Rp 5 triliun tambahan)

2. Biaya Pengamanan Pemilu

- TNI-Polri untuk pengamanan pemilu 2024: ±Rp 15 triliun

3. Biaya Logistik & Infrastruktur TPS

- Pembuatan surat suara, bilik suara, kotak suara, tinta, alat pemungutan suara: ±Rp 7–10 triliun

4. Biaya Sistem Informasi dan IT

- Pengadaan dan pengembangan sistem Sirekap, Sidalih, dll: ±Rp 2–4 triliun

5. Subsidi untuk Partai Politik  

- Saat ini masih kecil: ±Rp 1 triliun/tahun x ada berapa partai?

- Namun biaya operasional dan “subsidi tidak resmi” melalui proyek, jabatan, dll bisa jauh lebih besar (tidak terukur)

6. Biaya Kampanye dan Politik Uang (non-APBN, tapi tetap membebani sistem)

- Rata-rata satu caleg DPR pusat habiskan Rp 1–5 miliar bahkan ada yang mencapai puluhan milyar.

- Tersedia ±9.000 caleg (2024) → Estimasi Rp 30–50 triliun uang pribadi & sponsor

- Capres & tim kampanye bisa habiskan Rp 3–7 triliun/capres

7. Biaya Pemilu Daerah (Pilkada)

- 514 kabupaten/kota + 34 provinsi  

- Satu putaran pilkada bisa memakan biaya Rp 25–30 triliun (APBD + APBN)

TOTAL PERKIRAAN BIAYA DEMOKRASI KONVENSIONAL (LIMA TAHUNAN)

Komponen | Estimasi (Rp Triliun) |

KPU & Bawaslu Pusat  :  80 T

Pengamanan Pemilu : 15 T 

Logistik & Infrastruktur : 10 T

IT & Sistem Pemilu : 4 T

Subsidi Partai (resmi) : 5 T

Kampanye (non-APBN)  : 50–70 T

Pilkada Nasional : 30 T

TOTAL : 194–214 Triliun

Catatan: 

Belum terhitung biaya korupsi balik modal, yang muncul pasca pemilu.

Rasionalisasi biaya implementasi sistem Liquid Demokrasi, sebagai pembanding dengan sistem demokrasi lama

I. KOMPONEN BIAYA LIQUID DEMOKRASI

1. Pengembangan Sistem & Infrastruktur Digital

   - Platform Nasional Liquid Demokrasi: Pembuatan aplikasi dan server pusat bersertifikasi tinggi.

   - Blockchain/Zero-Knowledge Proof untuk keamanan data.

   - Anggaran: Rp 1 – 3 Triliun (sekali pengembangan awal).

2. Distribusi dan Literasi Teknologi

   - Pelatihan masyarakat untuk menggunakan aplikasi, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

   - Sosialisasi dan edukasi (online & offline).

   - Anggaran: Rp 500 Miliar – Rp 1 Triliun per tahun (5 tahun awal).

3. Keamanan dan Audit Sistem

   - Sistem anti-manipulasi berbasis kriptografi, open audit trail, audit independen reguler.

   - Tim keamanan IT nasional + AI monitoring system.

   - Anggaran: Rp 300 – 500 Miliar per tahun.

4. Biaya Operasional dan Maintenance Tahunan

   - Pembaruan sistem, pembaruan algoritma dan proteksi, gaji SDM, maintenance server.

   - Anggaran: Rp 500 Miliar – 1 Triliun per tahun.

TOTAL BIAYA TAHUNAN: ± Rp 1,5 – 2,5 Triliun

(pengembangan awal 3 – 5 Triliun di 3 tahun pertama)

II. KEUNTUNGAN LIQUID DEMOKRASI SECARA FINANSIAL dan MORAL

- HEMAT

- Efisien: Tidak perlu logistik pemilu fisik (TPS, surat suara, tinta, dll).

- Transparan: Suara tercatat digital, langsung diverifikasi publik.

- Minim Korupsi: Tak ada “uang saksi”, “serangan fajar”, “investasi caleg”.

- Responsif: Rakyat bisa tarik mandat kapan saja, tidak menunggu 5 tahun.

- Tidak ada lagi CALEG DPRD-DPR-MPR yang jumlahnya RIBUAN, yang menghabiskan dana kampanye hingga RATUSAN TRILYUN.

KESIMPULANNYA

Liquid Demokrasi tidak hanya jauh lebih murah, tapi juga:

- Lebih bersih dari transaksi politik.

- Lebih efektif dalam menghasilkan kebijakan rakyat.

- Lebih partisipatif dan fleksibel untuk masa depan demokrasi berbasis kecerdasan rakyat.

INTI PERUBAHAN

Dari perwakilan tetap ke partisipasi tematik

Dari ruang tertutup ke forum terbuka

Dari suara 5 tahun sekali ke kendali setiap hari

Dari partai ke rakyat langsung

FITUR UTAMA LIQUID DEMOKRASI

1. Voting Langsung dan Delegasi Tematik

2. Mandat Reversibel (bisa dicabut kapan saja)

3. Dashboard Delegatus dan Reputasi Publik

4. Deliberasi Terbuka dan Tercatat

5. Voting Terverifikasi (Blockchain + Biometrik)

6. Transparansi APBN dan Proyek Publik

Liquid Demokrasi bukan sekadar reformasi sistem pemilu. 

Ia adalah transformasi menyeluruh terhadap cara berpolitik, membentuk kebijakan, dan membangun bangsa. 

Sistem ini memungkinkan rakyat tidak hanya memilih, tetapi juga mengawasi dan memutuskan arah negeri secara aktif, cerdas, dan berkelanjutan.

"Rakyat Berpikir, Rakyat Memutuskan."

Bersambung...

Bela Negara; Lantas Dosa Negara Siapa Yang Tanggung?

 

       Ditulis oleh editor

Photo Taken by Lawerrisa 

          In Frame Sha Mantha  

 

 

Jakarta - Indonesia adalah Negara penganut Sistem Demokrasi Modern.

Dimana kesemuanya merupakan hasil dari jerih payah keringat Rakyatnya sendiri.

Kami RAKYAT MANDIRI, memiliki sikap BANGSA berdikari, tidak bergantung pada apapun, kecuali hanya kepada Tuhan sajalah kita berserah.

 

Photo Taken by Fotografer Net INDONESIA 
PTPN Regional I Kec. Keling, Kab. Jepara 

Prov. Jawa Tengah - BUMN RI 

Badan Usaha adalah Milik Rakyat Indonesia 

Namun kesetaraan tidak selalu adil ketika Negara mengklaim dan mengambil haknya dengan menggunakan pandangannya sendiri hingga menyulitkan hidup RAKYAT.

Masyarakat mengalami ketergantungan kepada Negara dan Negara memenuhi kebutuhan hidup Rakyatnya dari berhutang, kemudian hutang-hutang tersebut dibebankan kembali pada Rakyat.

Dalam Pasal  33  ayat (1) UUD 1945 

Telah menegaskan bahwa

"Perekonomian disusun sebagai  usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat  dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya bukan basis  persaingan, serta atas asas yang sangat individualistik.

Demikian pula dalam Pasal 33 ayat (2) dan  ayat (3) UUD 1945

Telah memberikan maklumat  yang sangat terang-benderang

Bahwa Pemerintah, memiliki peran yang  sangat besar dalam kegiatan ekonomi.

Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh Masyarakat, Swasta, maupun Individu, terutama pada cabang-cabang Produksi, yang  menguasai hajat hidup orang banyak.

Kemudian Bumi,  Air,  dan Kekayaan Alam, yang terkandung di dalamnya

Itu juga harus dikuasai oleh Negara, untuk  sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat 

Selama ini juga telah terjadi Eksklusifisme Pembangunan.

Prinsip Partisipasi dan Emansipasi Pembangunan tidak ditegakkan, seharusnya dalam setiap kemajuan pembangunan, Rakyat harus senantiasa dibawa serta.

Kemajuan Ekonomi Rakyat, haruslah inheren dengan kemajuan Pembangunan Nasional seluruhnya.

Terlebih kekaguman terhadap yang serba Barat, menambah kekurang-waspadaan yang secara tidak langsung dengan semena-mena menggusur Rakyat kecil dan lemah.

Tujuan pembentukan UU ini adalah untuk menjunjung tinggi Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat.

Pembangunan Nasional haruslah dilakukan untuk tercapainya tujuan Nasional yaitu; 

Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Sehingga fokus Pembangunan adalah Manusianya, bukan sekedar ekonominya saja.

Sehingga Perekonomian Indonesia harus di urus dan dikelola seperti apapun, wajib berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kesejahteraan sosial bersama.

Arsip Nasional
Ir Soekarno - Mohammad Hatta 
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ke -1 

Berakhirnya Orde Lama Mengubah Sistem Sosial Ekonomi 

Sistem Komunis menjadi ancaman bagi kaum Kapitalis yang sangat bernafsu, mengolah seluruh sumber daya alam Indonesia, sekaligus halangan bagi Kapitalisme untuk berinvestasi.

Dengan modal produksi dasar seperti Tanah dan Uang yang dimiliki secara individual oleh pemodal yang berasal dari keluarga-keluarga kaya dari Eropa.

Secara otomatis mengendalikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia yang tentunya ditentukan oleh interaksi pembeli dan penjual dalam pasar.

Agar para pemilik modal dan pekerja, bebas mengelola modal dan sumber produksi lainnya untuk menghasilkan keuntungan maksimum dengan mengeruk kekayaan alam yang ada di Indonesia.

Sehingga otoritas Negara  dalam Ekonomi Indonesia menjadi sangat terbatas.

Maka Pasca Orde Lama Maret 1966

Ketika Orientasi pemerintahan saat itu sangat bertolak belakang dengan era sebelumnya.

Keberpihakan Pemerintah Orde Baru pada Barat dengan menjauhi Ideologi Komunis.

Secara otomatis turut memperbaiki Politik Indonesia dengan negara-negara Barat, sehingga memudahkan arus Modal Asing kembali masuk ke wilayah Indonesia, khususnya PMA.

Sebagai akibatnya, hutang luar negeri mulai meningkat.

Keadaan ini tak ubahnya membangunkan kembali VOC yang telah lama bangkrut di era Perang Diponegoro abad 19 ( 1825 ) lalu.

Menjelang awal tahun 1970-an

Berdasar kerja sama dengan Bank Dunia

Dana Moneter Internasional (IMF)

Bank Pembangunan Asia (ADB), dibentuk suatu konsorsium Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju termasuk Jepang untuk membiayai pembangunan di Indonesia.

Situasi inilah kemudian yang membuat Negara Indonesia telah dianggap menggeser Sistem Ekonomi yang awalnya lebih banyak dikendalikan oleh Negara ( Sosialisme ) dan perlahan-lahan menjadi Semi Kapitalisme.

Tak ayal Sistem Sosial Ekonomi bagai Neraka di muka Bumi.

Di negeri kaya ini, ancaman pengangguran merupakan beban berat yang menggelayut pundak kaum muda.

Saat krisis ekonomi seakan merantai jutaan umat Manusia ke dalam penjara pengangguran, hingga hari ini.

Pada akhir 1980-an dan awal tahun 1990-an

Sistem Ekonomi Indonesia terus mengalami pergeseran.

Ketika sebuah mainstream Sistem Ekonomi telah dipilih dan DIPAKSAKAN  kepada Negara ini.

Akibatnya mulai bermunculan banyak issue di  Pemerintahan Orde Baru saat itu yang dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumberdaya Ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan Ekonomi, baik yang berasal dari eksploitasi sumberdaya alam maupun hutang luar negeri.

Tetapi Negara Mengkhianati Ibu Pertiwi

Ketika justru memilih tinggal dan tumbuh bersama Liberalisme.

Sistem Liberal yang menempatkan media massa sebagai alat kepentingan Kapitalis, memudahkan suatu kepentingan sekaligus alat paling cepat dan tepat sasaran dalam menyusun rencana propaganda yang telah disiapkan untuk merobohkan rumah NEGARA INDONESIA, memporak-porandakan seluruh isi didalamnya.

Sebab negara Indonesia adalah Partisan Pemilu yang tidak menyadari jerat-jerat Oligarki.

Amanat Konstitusi jadi solusi bunuh diri  yang secara brutal melakukan pembelaan masing-masing kelompoknya, korban Partai Politik yang memperbudak Rakyat.

Dimana Agama dan Komunis

Menjadi konsep Kapital - Liberalisme, yang selalu digunakan sebagai pengalihan issue, dan masalah akan selesai.

Maka siapapun yang berkuasa, issue komunis dan agama akan selalu ada, sebagai alat propaganda bagi Pemerintah, untuk mengadu domba rakyatnya sendiri.

Hal itu dibuat oleh Negara untuk merangsang Rakyatnya sendiri hingga klimaks, kemudian  dibumihanguskannya sendiri sebagai bentuk pembodohan terhadap masyarakat.

Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat 

Tidak cukup sampai disitu

Negara kemudian memperalat jutaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengatasnamakan agama.

Hal tersebut dilakukan untuk menarik dan menampung anggaran yang sudah tentu akan terus menerus masuk ke petugas Keamanan Negara.

Ya... Begitu mudahnya mengelabui kesadaran POLITIK di tubuh Rakyatnya.

NEGARA pada akhirnya menjadikan orang miskin sebagai Komoditi Partai Politik.

Kehidupan kemudian diatur oleh orang-orang Partai Politik, sebagai modal propaganda Partai Politik di setiap pemilihan umum 5 tahun sekali.

Sehingga kemiskinan di Negara Indonesia tidak akan pernah di-entaskan.

Sebab dari kemiskinan Rakyat, terdapat peluang untuk membuat janji Partai Politik dengan membuka fasilitas kepada masyarakat.

Partai Politik yang berdiri diantara satu kaki, ketika satu Kaki kepentingan Partai dan Satu kaki Untuk kepentingan Rakyat, tak lebih dari ajang pasar dagang yang ditawarkan dengan cara berteriak-teriak setiap 5 tahun sekali.

Sehingga kemiskinan tidak akan pernah dientaskan di Negara ini, karena menjadi alat propaganda pemilihan umum setiap lima tahun sekali oleh Partai Politik Indonesia.

Semua partai politik di INDONESIA menjalankan instruksi pemodal dan seperti budak.

Jadi apakah Partai Politik di Indonesia masih bisa relevan dengan pekerjaan zaman modern seperti ini?

Jika faktanya Partai Politik budak dari Sistem Kapitalisme, budak dari gaya hidup, budak dari Sistem Pemerintahan Oligarki.

Karena sistem pemilu dengan Parlementary Treshold dan President Treshold, hanya memungkinkan Partai-Partai, serta Siapa-Siapa yang boleh duduk di lingkar kekuasaan, baik di Eksekutif maupun Legislatif, semua atas selera OLIGARKI.

Siapapun Presidennya akan tidak berdaya pada KEPENTINGAN OLIGARKI daripada memenuhi KEPENTINGAN RAKYAT secara keseluruhan.

Presiden Republik Indonesia ke-8

Periode 2024-2029 - Periode 2029-2034

Prabowo Subianto 

Bahkan jika kita bicara PEMILU 2024/PILKADA saat ini, maka sampai detik ini, tidak ada INDIKATOR yang mengindikasikan bahwa: HASIL PEMILU 2024, BUKAN BONEKA OLIGARKI lagi.

Itulah masalah NKRI saat ini

Sebab tak memiliki FORMULA TERBAIK untuk MEMERDEKAKAN NKRI dari JAJAHAN OLIGARKI.

Dimana Kesetaraan Politik dalam Demokrasi Liberal adalah omong kosong.

Ir. Soekarno hingga Tan Malaka, berikut tokoh Kemerdekaan RI yang lain, telah secara tegas menentang Demokrasi Liberal.

Mengapa?

Demokrasi Liberal hanya memberi kesetaraan Politik, itupun semu, sementara kesetaraan dalam ekonomi tidak dilakukan.

Dampak dari ketidaksetaraan ekonomi membuat kaum kaya raya melangkah ribuan kali didepan kaum melarat, saat ajang Pemilu.

Hal ini yang membuat sekitar setengah anggota DPR RI adalah kaum Pengusaha.

Kesemuanya kesetaraan Politik dalam Demokrasi Liberal, hal ini juga dapat dilihat pada anggota keluarga sang Presiden, satu persatu dinaikkan ke dalam tampuk kekuasaan, sebelum Ia lengser.

Hal yang sama tak akan pernah dilakukan pada kaum buruh dan tani, atau kelas pekerja manapun, kecuali mereka bersatu membentuk kekuatan Politik secara bersama-sama.

Merah Putih Periode 2024-2029

Dan bila Politik berhenti pada hingar bingar merebut kekuasaan saja, maka Ekonomi Kerakyatan hanyalah kembang api dari panggung ke panggung, membuncah lalu padam di ruang  pengambilan kebijaksanaan strategis dan penting. 

Hal ini merupakan perdagangan isi kepala yang lebih berbahaya dari Politik membeli suara.

Tahun 2001

Industri Perbankan tumbuh cepat, disertai transaksi pesat hutang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta, mewarnai percaturan ekonomi Indonesia saat itu.

Pasca krisis moneter, memasuki era Reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya.

Ironinya justru semakin Liberal

Pemerintahan Indonesia mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF menuju Libelarisasi Ekonomi.

Ketika ternyata Reformasi atau perubahan dilakukan setengah hati, dan perubahan-perubahan setengah hati itu, bernama Reformasi, sehingga yang terjadi; Reformasi kemudian di Korupsi.

Orde Baru berhasil digulingkan dengan cara yang sangat memalukan namun borok dan penyakit yang telah diamputasi, menimbulkan masalah baru.

Fase paling tragis dari Revolusi Mental di tubuh Pemerintah Indonesia, bukan saja mengalami kemunduran mental. 

Ketika pada 05 Oktober tahun 2020 lalu berubah menjadi hari duka sekaligus penghianatan. 

Simbol atas matinya hati nurani para Dewan Perwakilan Rakyat INDONESIA, terhadap Rakyat Indonesia dengan disahkannya UU Omnibus Law sebagai Undang-Undang di tengah kondisi negeri yang sedang sakit. 

Pemerintah Indonesia tidak mementingkan keselamatan jiwa rakyatnya dengan mengesahkan UU yang mengalami cacat formil. 

Setelah UU disetujui 

Pemerintah lalu mengubah isi dari (substansi) UU

Tujuan UU tersebut dibuat tak lebih untuk melegalkan dikte Superior agar Pemerintah memegang kuasa penuh terhadap seluruh sentralistik, ketimbang kekuasaan Legislatif Yudikatif dengan mengambil paksa wewenang pemerintah daerah.

Dengan menempatkan seluruh tatanan kehidupan kedalam UU perbudakan di setiap sektor aturan berskala besar.

Rakyat menjerit

Usulan mereka ditolak tanpa ditimbang dan suaranya dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan.

Tak ayal terjadilah Rakyat MELAWAN

Pemerintah yang melacur kepada Ko'orporat menerobos paksa menunggangi Demokrasi merangsang Vandalisme hingga Rakyatnya klimaks.

Dan lagi- lagi "Issue hoax" didengungkan oleh negara yang tak malu-malu lagi menganut paham Liberal.

Terlanjur menikmati; Mereka yang Pro Pemerintah berlarian mencari aman

Terbawa arus nafsu yang secara bergiliran, memperkosa BANGSA INDONESIA, melalui pembahasan UU yang tidak transparan. 

Keadaan yang kian menjerumuskan NEGARA ini kepada " Sistem Salah-Demokrasi bermasalah" dengan menjajah Rakyatnya sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia telah menjadi bawahan Pancasila. Pondasi yang kemudian dijadikan pertaruhan serta diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Jika UUD-45 kepada yang asli, maka semua produk hukum pasca amandemen akan

Partai, akan Bubar.

Bahkan rezim ini di misioner ( di non-aktifkan ) demi hukum.

Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto 

Resafel 100 hari kerja, terlewati Januari 2025 

Tetapi Presiden Prabowo Subianto Djojohadikusumo masih sebatas menggunakan teks Pidatonya sebagai wacana menuju Indonesia emas yang terlalu lama ( tahun 2045 ).

Sedangkan untuk segera sampai pada tujuan tersebut, hanya sistem Tata Negara; 

"SISTEM SOLUSI NASIONAL "TRISULA WEDHA" yang dapat melakukannya.

Tanpa Sistem Trisula Wedha

Presiden Prabowo Subianto Djojohadikusumo, tidak akan sampai pada tujuan dan cita - cita mulia BANGSA INDONESIA.

Sedangkan dibutuhkan sosok Revolusioner untuk menuju ke sana.

Revolusioner Sistem Tata Negara TRISULA WEDHA

Hariono Soeharyo Notonegoro 

 

Maka artinya, bagi seluruh umat manusia di dunia; wajib ter-awali oleh seluruh Bangsa Indonesia.

Jika menginginkan perubahan drastis dan lebih bagus dari keadaan sekarang, menuju Mercu Suar Dunia dan Tauladan Global.

Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto 

Terdapat 3 pertanyaan bagi pimpinan Negara yang bersedia memimpin NKRI menuju Mercu Suar Dunia.

Jika Pimpinan Negara adalah sosok Negarawan Palsu, yang tidak Nasionalis dan tak tau Tata Negara serta tak berpihak pada Rakyat, maka tidak akan dapat menjawabnya.

Akan tetapi, sebagai Pemimpin Negara Sejati 

Presiden Prabowo Subianto

Tentunya tidak bermain - main dengan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Sehingga sudah pasti mampu melaksanakan dan menjawab, 3 pertanyaan dari Sistem Trisula Wedha dibawah ini:

1. Bagaimana sistem mengunci keburukan Moral WNI se-Dunia, untuk menetapkan aturan Undang-Undang dan Hukum Negara :

"Yang bisa berakibat hilangnya Budaya Suap dan Korupsi, serta mensejahterakan Nasional lebih baik dari sekarang"

2. Bagaimana sistem mendudukkan Rakyat sebagai Tuan Negara /Raja di Negara ini:

"Yang bisa berakibat mengangkat nama Bangsa dan Negara termasyhur dan dihormatinya oleh seluruh abdi Negara serta Bangsa-Bangsa di seluruh Dunia"

3.  Bagaimana sistem melaksanakan aturan UUD'45 Pasal 33 sesuai dengan isi dan artinya: 

"Yang bisa berakibat naiknya nilai Mata Uang Rupiah dan berdirinya Ekonomi di tangan seluruh Rakyat Indonesia'

Banyak yang menganggap bahwa TRISULA WEDHA, berbeda dengan filosufi PANCASILA serta tidak selaras dengan ajaran agama.

Di Indonesia

Banyak masyarakat pintar yang senang menghafal suatu ajaran tanpa mau berfikir, menggunakan akal nalar dan nyata dalam kehidupan.

Perlu diketahui

Dalam isi Pancasila, kesemuanya telah terwakilkan lebih dalam, apabila diaplikasikan arti yang sebenarnya, dalam filosufi Trisula Wedha.

Maka filosufi tersebut sudah benar sehingga dapat digunakan dalam kehidupan seluruh umat di dunia, yaitu:

LURUS

Seluruh Warga Negara Indonesia, wajib yakin dan percaya, adanya; Yang Maha Kuasa, dimanapun berada, di dunia ini.

Sehingga muncul jiwa kemanusiaan yang beradab dan jiwa-kasih sayang yang tinggi.

BENAR

Seluruh Warga Negara Indonesia, wajib menjalankan aturan; 

Undang Undang dan Hukum Negara, dimanapun berada, di dunia ini.

Sehingga mampu meninggalkan jiwa-jiwa jahat dan hal-hal, yang bisa menyusahkan Bangsa dan Negara dimanapun berada, di dunia ini, dan

JUJUR

Bagi setiap Warga Negara Indonesia, wajib menjalankan Rasa Kejujuran, untuk Membangun Kemitaraan Dalam; Gotong Royong Ekonomi; Perjodohan dan Rejeki, dimanapun berada, di dunia ini.

3 hal tersebut diciptakan, dalam aplikasi membangun Tata Negara Baru; yang dibutuhkan oleh Bangsa dan Negara Indonesia.

Untuk bersaing menghadapi Dunia Kapitalisasi saat ini

Presiden Republik Indonesia selaku Negarawan sekaligus Pemimpin tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu mampu  "Membangun" kepribadian Nasional dan Memakmurkan Rakyat.

Melalui pengaplikasian Sistem Solusi Nasional "TRISULA WEDHA"

Sehingga tidak perlu menunggu hingga tahun 2045 untuk mewujudkan Indonesia Emas.

Dalam istilah KOMPUTER dijelaskan bahwa;

Tata Negara Sejati- Mewajibkan Sosok Pemimpin Negara yang harus mampu menghayati Jiwa Pemimpin yang berwatak Pendeta /Wali / Nabi.

Dan menguasai filosufi HASTABROTO ( 8 sifat alam ) untuk bertauladan yang disebut SOFTWARE dan mengaplikasikan sifat-sifat Ksatria ber-filosufi dalam sistem TRISULA WEDHA sebagai HARDWARE.PUSAKA TRISULA WEDHA.

Dan merupakan suatu sistem Tata Negara, khususnya bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan sepanjang 75 tahun lamanya

Bangsa ini berusaha mewujudkan cita-cita- bertumpu pada PANCA-SILA, yang dibentangkan hingga datang masa pencapaian Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

"Revolusi Masih Belum Selesai"

         --- Soekarno-Hatta ---

Tentu telah tiba waktunya bagi BANGSA ini bebas mengambil keputusan sendiri.

INDONESIA adalah negara cadas

Korupsi merajalela dan tidak pernah ada Revolusi Mental, dimanapun itu, selain Pemerintahan demi Pemerintahan baru yang sudah disiapkan untuk mengunyah semua yang ada, didalam Negeri.

Sumber dari segala biang masalah persoalan Bangsa Indonesia dari kerusakan dahsyat tata kelola Pemerintahan, sumber daya alam, hutang tinggi, korupsi disegala bidang Kementerian dan Swasta dari pusat hingga daerah, dunia pendidikan hingga Negara hukum dijadikan sebagai Negara Kekuasaan.

Banyak pejabat publik menampilkan citra sederhana, demi meraih simpati Rakyat.

Mereka berbusana biasa, makan di warung, dan berbicara dengan bahasa merakyat.

Namun, di balik kesan bersahaja

Kerapkali tersembunyi jejak Korupsi, Penyalahgunaan Kekuasaan dan Praktek Kolusi yang merugikan Negara dan Bangsa.

Kesederhanaan mereka bukan cerminan Moralitas, melainkan strategi Politik untuk menutupi kerakusan kekuasaan.

Tentu Rakyat perlu lebih waspada, lebih kritis, tidak mudah tertipu oleh Pencitraan semu.

Menilai pejabat berdasarkan rekam jejaknya, integritas serta kebijakan nyata, bukan sekedar tampilan luar yang terlihat santun dan sopan, sederhana tetapi penuh kepalsuan dan kejahatan.

Maka berlakukan hukum martir bagi Koruptor. 

1. Berjalan merangkak sepanjang 500 meter di atas pecahan batu kerikil menggunakan kedua tangan yang bertumpu di kedua lutut dengan leher terikat tali tambang yang dikaitkan dengan besi runcing diatas punggung Koruptor.

2. Masukkan Koruptor ke dalam sebuah ruangan berukuran sempit kemudian gembok pintu dari luar dan adu dengan Seekor Anjing Pelacak.

Kunci Moral WNI di Seluruh Dunia Dengan Kartu Identitas Tunggal Nasional 

Design Bagian Depan dan Bagian Belakang 

Kartu Identitas Tunggal Nasional 

Fungsi serta design dari Kartu Identitas Tunggal Nasional dibuat oleh Hariono Soeharyo Notonegoro sejak mula-mula ditujukan untuk mengunci keburukan moral Warga Negara Indonesia yang menjadi problem Vital di wilayah Republik Indonesia. 

Akan tetapi Sistem KITNAS justru di ganti sebagai sumber inspirasi E - KTP biasa, yang sistemnya tidak sama dengan KITNAS di era Presiden Republik Indonesia ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono ( Periode 2004-2014 ).

Bisa jadi ;

Moral kami terbukti Lurus; lebih Patuh dan taat Hukum dari Elite Penguasa; tentu hidup berbudi pekertilah, kami bukti nyata; Jujur dan lebih ber-adab dari kaum Elite Penguasa.

Tetapi yang pasti, hanya ada pada seluruh IT INDONESIA; andai tak di operate secara manual oleh jaringan IT yang sama, maka Pemerintah INDONESIA tidak akan pernah bisa mengunci Jaringan Identitas Warga Negara Indonesia, diseluruh Dunia.

Sistem Jaringan Pengunci Moral WNI di Dunia 

Manfaat Kartu Identitas Nasional

"Sistem Solusi Nasional-TRISULA WEDHA"

1. Pengunci Moral WNI di Seluruh Dunia

2. Mengendalikan Peredaran Jaringan Bisnis Narkotika di seluruh Dunia

3. Mengendalikan Masuknya Warga Negara Asing ke Wilayah INDONESIA 

Sehingga Setiap WNA wajib Memiliki KITNAS

Tujuannya

Untuk Mengontrol Kepemilikan Akun Bank serta keluar masuknya uang, setiap WNA di wilayah Negara INDONESIA, terutama The Rotschilds and The Rockfeler Families

4. Mengunci Moral Seluruh Umat Manusia di Dunia

5. Menjadikan Negara INDONESIA-Kemudi MERCUSUAR DUNIA 

6. Mengatur Stabilitas Keamanan di Dalam dan Luar Negeri

7. Memakmurkan Perekonomian Seluruh Bangsa INDONESIA di Penjuru Dunia

Semua kembali pada sumber daya masyarakat Indonesia.

Apabila jiwa Patriotis- Nasionalisme dimiliki oleh segenap Masyarakatnya, betapa mudahnya membangun Bangsa Indonesia sampai kepada masyarakat martil menuju perubahan BANGSA yang lebih baik.

Dengan bergotong royong dan bersatu dalam perbedaan, sebagai nafas hidup masyarakat luas di Indonesia yang kemudian dipatenkan menjadi produk yang ideal bagi Bangsa, dengan ribuan suku yang diberi nama PANCA-SILA dan dilembagakan sebagai dasar negara Republik Indonesia.

 

Inovasi Produk Ubah Gaya Hidup Konvensional

 

Instagram @dencraft.co

Jakarta - Masyarakat urban yang dinamis, telah secara teratur menjalani gaya hidup Konvensional sejak berabad silam.

Dimana sebagian besar manusia di zaman modern, lebih banyak menjalani aktivitas yang sangat padat di luar rumah, dan saling bersaing satu sama lain, dalam upaya menaikkan taraf ekonomi, sosial masyarakat.

Instagram @dencraft.co

Kebutuhan Primer seperti fashion, turut mengiringi peradaban manusia dalam menentukan pola hidup mereka yang terus berganti setiap tahunnya.

Dimana kebudayaan dan adat istiadat menjadi bagian dari gaya hidup yang tak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Instagram @dencraft.co

Denim merupakan kain "Serge de Nimes" yang dibuat di Nimes, Prancis, yaitu jenis Kain berserat kasar namun halus dan tahan lama, cikal bakal Levi Strauss dan Jacob W. Davis dalam membuat celana Jeans pertamanya di kota New York, USA tahun 1880 silam.

Denim yang identik dengan warna biru, telah menjadi bagian paling penting dalam hidup manusia di belahan dunia, hingga hari ini.

Namun benang sintetis bahan baku utama produksi Denim yang tidak ramah lingkungan.

Kerap menyisakan tumpukan Pakaian berbahan Jeans usang di lemari gudang.

Tenun Ikat Tradisional Indonesia 

Masyarakat Indonesia, sejak lampau kaya dengan kain tenun ikat tradisional yang diproduksi oleh masyarakat lokal setempat hingga hari ini, serta konsisten dibuat dengan cara yang sama sejak berjuta-juta tahun lalu.

Sehingga "Rasa" dalam selembar kain, mewarnai setiap helai benang yang di tenun dan tidak ada yang sama, di setiap lembarnya.

Instagram @dencraft.co

Bertahun-tahun menekuni bisnis dan fashion di seputaran batik.

Erna Prilyani, S.Si

Mulai tergerak untuk berkreasi dengan menciptakan produk Fashion bertema Denim yang Ia dirikan di bulan Desember, pada tahun 2022, silam.

Produk Fashion Denim dan Craft, yang disingkat DenCraft, merupakan produk berbahan utama kain Denim, yang divariasikan ke dalam fashion Outer, Sepatu, dan Tas.

Bahan Denim yang telah melalui proses washing, dikombinasikan dengan sulam Sashiko, kain wastra seperti batik dan tenun, sehingga menghasilkan desain unik dan kekinian.

Instagram @dencraft.co

Melalui Visi menjadi pelopor usaha kreatif berbasis kain denim yang berkelanjutan, inovatif, dan berdampak positif bagi lingkungan serta masyarakat.

Erna Prilyani, S.Si 

Ingin menyampaikan Misi Gaya Hidup Ekologis, melalui:

1. Inovasi Produk

Menciptakan berbagai produk berkualitas tinggi dan fungsional seperti pouch, tas wanita, tas ransel, dan aksesoris lainnya, dengan desain modern yang memanfaatkan kain denim.

2. Keberlanjutan

Mengurangi limbah tekstil dengan mendaur ulang jeans bekas menjadi produk yang bermanfaat, unik, dan bernilai ekonomi tinggi.

Instagram @dencraft.co

Design menarik juga dapat ditemukan pada katalog Dencraft, email batikkiesya@gmail.com, yang menampilkan berbagai produk berbahan denim unisex, guna menunjang penampilan kawula muda serta berjiwa muda di segala usia.

Instagram @dencraft.co

Diantaranya koleksi sepatu DenCraft yang menyediakan berbagai variasi sepatu denim yang dikombinasikan dengan batik cap, denim kombinasi lurik dan denim washing.

Menghasilkan desain sepatu yang dinamis dan fashionable, serta cocok untuk segala aktivitas.

Instagram @dencraft.co

Selain Totebag Denim dengan material utama upcycled jeans dan tali, yang terbuat

dari kulit serta ransel mini dan design tas Denim lainnya.

Instagram @dencraft.co

Produk tas kombinasi bahan denim washing dan upcycled denim, adalah Koleksi best seller dari DenCraft dengan motif patchwork dan sentuhan sulam Sashiko.

Sementara Outer Craft menggunakan material utama Denim washing 6,5 oz yang dikombinasikan dengan kain tenun Indonesia.

Memberi keunikan tersendiri pada jeans dengan sentuhan tenun didalamnya.

Sehingga cocok dikenakan ke berbagai acara, baik formal maupun kasual. Sha  

INDIKATOR

 Di Tulis oleh Editor 

In Frame Sha Mantha

                                   Photo Taken by Ruang Kosong 303 

 

 

 

Adakah dari Rakyat terdidik di Indonesia yang bisa mendapat solusi atas jerat Oligarki di NKRI?

Jika setiap proses yang berjalan, pasti menyajikan PERUBAHAN INDIKATOR.

Dari setiap INDIKATOR, kita akan mendapatkan acuan arah trend ke depan untuk sesuatu yang akan terjadi.

Sehingga akan didapatkan akurasi dari suatu estimasi.

Jika kita bicara PEMILU 2024 / PILKADA saat ini, maka sampai detik ini, tidak ada INDIKATOR yang mengindikasikan bahwa; HASIL PEMILU 2024, BUKAN BONEKA OLIGARKI LAGI.

Demikian hal dengan Pilkada yang akan terjadi saat ini.

Itulah masalah NKRI saat ini

Sebab tak memiliki FORMULA TERBAIK untuk MEMERDEKAKAN NKRI dari JAJAHAN PARA OLIGARKI.

Walaupun lewat proses penggantian kepemimpinan bernama PEMILU ataupun Pilkada ditingkat Daerah /Provinsi.

SIAPA PUN KANDIDAT yang TERBAIK dari yang TERBURUK di NKRI.

AKAN TETAP MASUK JEBAKAN SISTEMATIS OLIGARKI yang SUDAH TEREGULASI dan TERKONSTITUSI.

Selama SUARA KPU di ATAS SUARA RAKYAT.

Selama KEKUASAAN cuma modal SUARA KPU yang di stempel legalisasi Mahkamah Konstitusi.

Selama PARTAI BERKUASA DI EKSEKUTIF juga BERKUASA DI LEGISLATIF dan di YUDIKATIF.

Selama MEDIA MAINSTREAM MILIK PARA OLIGARKI tetap MENDOMINASI KEPASTIAN antara yang BENAR dan HOAX.

Padahal cuma menyajikan BERITA PEMBENARAN.

Selama HUKUM masih TEBANG PILIH dan masih dijadikan sebagai alat Pemecah belah RAKYAT.

Selama AMANDEMEN UUD'45-2002 masih diterapkan.

Selama GBHN dan REPELITA-PELITA masih ditiadakan.

Selama OKNUM-OKNUM BUSUK, para POLITIKUS binaan ORBA, para JENDERAL, para ULAMA, para JURNALIS, para PENEGAK HUKUM, para KONGLOMERAT, para PETINGGI ASN didikan ORBA, membentengi di BELAKANG, SAMPING dan DEPAN ERA saat ini.

Selama itu pula Indonesia

BELUM MEMILIKI INDIKATOR PROSES PERBAIKAN bagi KEDAULATAN dan KEMERDEKAAN DE FACTO NKRI.

KEKUASAAN NKRI MASIH DIKANGKANGI PARA CUKONG RAKUS yang ANTI BERBEDA dan ANTI BERBAGI.

Sehingga KEKUASAAN POLITIK jadi KEKUASAAN SATU KOMANDO yang lebih militer dari pada militer yang sesungguhnya.

Artinya saat ini, CALON cuma indikator euforia sesaat, belum jadi indikator INDONESIA BARU. #Pembangkang_yang_manis