BUBARKAN DPR, GANTI SISTEM!

 

Oleh Pikiran Rakyat Indonesia 

Editor Sha Mantha 

Inframe Sha Mantha/Susi Ambar Rukmi 
Photo taken Lawerrisa

Jakarta - Era Gadget sama dengan Era Kendali Rakyat

Demokrasi kita sudah lama sakit

Suara rakyat dibatasi lima menit di bilik suara, lalu dikunci lima tahun lamanya.

Sedangkan Rakyat bukan hanya pemilih

Rakyat harus jadi pengambil keputusan!

Tetapi kini, harapan lahir dari rahim pemikiran rakyat.

Dengan adanya LIQUID DEMOKRASI

Yaitu sebuah Sistem yang menghidupkan kembali ruh rakyat.

Sistem demokrasi hibrida yang memadukan demokrasi langsung dan demokrasi representatif dengan mekanisme delegasi suara yang bersifat fleksibel, tematik, dan reversibel.

Sistem ini dibangun dengan dukungan teknologi digital, untuk memastikan partisipasi rakyat yang aktif, terukur, dan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

Di Liquid Demokrasi, rakyat bisa memilih langsung.

Liquid Demokrasi sama dengan Demokrasi baru, cerdas, transparan dan aktif.

- Suara bisa langsung, atau lewat delegatus tematik.  

- Mandat bisa dicabut kapan saja.  

- RUU & APBN dibahas bareng rakyat.  

- Tidak ada politik uang, tidak ada partai dominan.

PRINSIP DASAR LIQUID DEMOKRASI

1. Kedaulatan Rakyat Nyata

Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.

2. Delegasi Suara yang Fleksibel dan Tematik

Rakyat dapat mendelegasikan suaranya untuk isu tertentu kepada individu yang dianggap kompeten (delegatus), dan dapat mencabutnya kapan saja.

3. Transparansi dan Aksesibilitas

Semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, dapat diaudit publik, dan inklusif.

4. Efisiensi Sistem dan Anti-Politik Uang. 

Menghapus biaya tinggi sistem politik lama dan mencegah korupsi struktural dengan menghilangkan celah transaksional.

ARSITEKTUR SISTEM DIGITAL LIQUID DEMOKRASI

1. Modul Inti:

   - Sistem Akun dan Identitas Digital (e-KTP dan biometrik)

   - Modul Delegasi Suara Tematik

   - Modul Voting dan Deliberasi Digital

   - Modul Tata Kelola RUU, RAPBN, dan Kebijakan

2. Sistem Pendukung:

   - Dashboard Publik

   - Reputasi dan Etika Delegatus

   - AI Moderasi dan Validasi Informasi

   - Blockchain untuk transparansi dan keamanan suara

3. Keamanan dan Privasi

   - Zero-Knowledge Proof untuk perlindungan identitas

   - Audit trail publik yang tak bisa dimanipulasi

TATA TERTIB DELEGATUS

1. Pengangkatan dan Mandat

   - Delegatus ditunjuk langsung oleh rakyat secara tematik.

   - Mandat bisa dicabut kapan saja.

2. Hak dan Kewajiban

   - Menyuarakan aspirasi berdasarkan tema yang diwakili.

   - Memberi laporan terbuka kepada pemberi mandat.

   - Tidak boleh menerima insentif tersembunyi atau bersikap partisan.

3. Sanksi dan Pengawasan

   - Pencabutan otomatis jika kehilangan mayoritas dukungan.

   - Peringatan etik dan skor reputasi terbuka.

ALUR PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN

1. Tahap Usulan

   - Rakyat dapat mengusulkan topik RUU atau kebijakan.

2. Tahap Deliberasi

   - Diskusi terbuka digital oleh rakyat dan delegatus.

3. Tahap Voting

   - Voting langsung oleh rakyat atau lewat delegatus.

4. Tahap Legalisasi

   - Hasil voting kurang ambang batas sama dengan sah menjadi keputusan.

5. Evaluasi dan Revisi

   - Rakyat bisa mengajukan evaluasi ulang atau amandemen secara terbuka.

FUNGSI DPR DALAM SISTEM LAMA vs LIQUID DEMOKRASI

1. Pembahasan dan Pengesahan RUU

Sistem Lama (DPR)

- Dibahas oleh anggota DPR dan fraksi.  

- Rakyat hanya bisa menonton atau protes saat UU sudah disahkan.  

- Sering terjadi pengesahan diam-diam, atau atas pesanan elit.

Liquid Demokrasi

- RUU diunggah ke sistem digital publik.

- Warga ikut menyusun dan mengomentari pasal per pasal.  

- Rakyat bisa memilih untuk voting langsung atau mendelegasikan suara ke delegatus bidang hukum.  

- Voting publik menentukan apakah RUU disahkan atau tidak.

2. Pengesahan APBN / RAPBN

Sistem Lama

- Dibahas tertutup oleh DPR dan Kementerian Keuangan.  

- Rakyat tidak tahu rincian anggaran atau proyek.  

- Potensi besar untuk korupsi & mark-up anggaran.

Liquid Demokrasi

- Draft RAPBN dibuka ke publik per sektor. 

- Rakyat bisa ikut menentukan prioritas anggaran.  

- Delegatus bidang fiskal/ekonomi bisa mewakili suara, tapi rakyat tetap bisa cabut suara bila tidak puas.  

- Proyek besar harus mendapat persetujuan publik.

3. Fungsi Pengawasan

Sistem Lama

- DPR panggil menteri, adakan sidang, tapi pengawasan sering mandul.  

- Banyak kasus pengawasan jadi alat tawar-menawar politik.

Liquid Demokrasi

- Seluruh laporan pelaksanaan kebijakan terbuka. 

- Rakyat beri evaluasi langsung terhadap kementerian dan pejabat.  

- Delegatus bertindak sebagai auditor tematik sementara, dan jika terbukti abai, bisa dicabut dukungannya.  

- Forum evaluasi terbuka dan digital, langsung dinilai rakyat.

4. Persetujuan Pejabat Negara

Sistem Lama

- DPR menyetujui nama calon pejabat tinggi 

negara.  

- Rakyat tidak dilibatkan, proses rawan lobi politik.

Liquid Demokrasi

- Nama-nama calon dibuka untuk publik.

- Rakyat bisa ikut menilai & voting siapa yang layak.  

- Delegatus bidang hukum/tata negara bisa menilai rekam jejak, lalu memberi rekomendasi publik.  

- Akhirnya rakyat tetap yang memutuskan.

5. Aspirasi Rakyat

Sistem Lama

- Aspirasi rakyat disaring oleh wakil, sering kali tidak sampai ke ruang sidang.  

- Akses publik ke DPR terbatas.

Liquid Demokrasi

- Setiap warga punya akun demokrasi digital.  

- Bisa menyuarakan isu, membuat polling publik, atau mengusulkan agenda nasional.  

- Isu dengan dukungan tertentu otomatis masuk ke ruang deliberasi nasional.

6. Fungsi Legislasi Khusus (UUD, perjanjian internasional, dll.)

Sistem Lama

- Proses sangat elitis dan tertutup.  

- Rakyat tidak dilibatkan secara langsung.

Liquid Demokrasi

- Perubahan konstitusi hanya dapat dilakukan dengan konsensus publik digital.  

- Perjanjian internasional harus dibuka ke publik dan disetujui dengan quorum voting rakyat secara digital.

DAMPAK SISTEM LIQUID DEMOKRASI

- Menghapus dominasi partai politik.

- Menurunkan biaya demokrasi secara signifikan.

- Mencegah politik uang dan praktik rente kekuasaan.

- Mencegah budaya Korupsi

- Meningkatkan kualitas kebijakan karena partisipasi langsung rakyat.

- Membangun budaya politik yang rasional, adil, dan sadar teknologi.

BIAYA DEMOKRASI LAMA yang Melahirkan efek domino BUDAYA KORUPSI vs BIAYA LIQUID DEMOKRASI (LD)

1. Biaya Penyelenggaraan Pemilu Nasional (KPU & Bawaslu) 

- Pemilu 2019: Rp 25,59 triliun 

- Pemilu 2024: ±Rp 76,6 triliun (KPU)  

- Belum termasuk Bawaslu dan DKPP (±Rp 5 triliun tambahan)

2. Biaya Pengamanan Pemilu

- TNI-Polri untuk pengamanan pemilu 2024: ±Rp 15 triliun

3. Biaya Logistik & Infrastruktur TPS

- Pembuatan surat suara, bilik suara, kotak suara, tinta, alat pemungutan suara: ±Rp 7–10 triliun

4. Biaya Sistem Informasi dan IT

- Pengadaan dan pengembangan sistem Sirekap, Sidalih, dll: ±Rp 2–4 triliun

5. Subsidi untuk Partai Politik  

- Saat ini masih kecil: ±Rp 1 triliun/tahun x ada berapa partai?

- Namun biaya operasional dan “subsidi tidak resmi” melalui proyek, jabatan, dll bisa jauh lebih besar (tidak terukur)

6. Biaya Kampanye dan Politik Uang (non-APBN, tapi tetap membebani sistem)

- Rata-rata satu caleg DPR pusat habiskan Rp 1–5 miliar bahkan ada yang mencapai puluhan milyar.

- Tersedia ±9.000 caleg (2024) → Estimasi Rp 30–50 triliun uang pribadi & sponsor

- Capres & tim kampanye bisa habiskan Rp 3–7 triliun/capres

7. Biaya Pemilu Daerah (Pilkada)

- 514 kabupaten/kota + 34 provinsi  

- Satu putaran pilkada bisa memakan biaya Rp 25–30 triliun (APBD + APBN)

TOTAL PERKIRAAN BIAYA DEMOKRASI KONVENSIONAL (LIMA TAHUNAN)

Komponen | Estimasi (Rp Triliun) |

KPU & Bawaslu Pusat  :  80 T

Pengamanan Pemilu : 15 T 

Logistik & Infrastruktur : 10 T

IT & Sistem Pemilu : 4 T

Subsidi Partai (resmi) : 5 T

Kampanye (non-APBN)  : 50–70 T

Pilkada Nasional : 30 T

TOTAL : 194–214 Triliun

Catatan: 

Belum terhitung biaya korupsi balik modal, yang muncul pasca pemilu.

Rasionalisasi biaya implementasi sistem Liquid Demokrasi, sebagai pembanding dengan sistem demokrasi lama

I. KOMPONEN BIAYA LIQUID DEMOKRASI

1. Pengembangan Sistem & Infrastruktur Digital

   - Platform Nasional Liquid Demokrasi: Pembuatan aplikasi dan server pusat bersertifikasi tinggi.

   - Blockchain/Zero-Knowledge Proof untuk keamanan data.

   - Anggaran: Rp 1 – 3 Triliun (sekali pengembangan awal).

2. Distribusi dan Literasi Teknologi

   - Pelatihan masyarakat untuk menggunakan aplikasi, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

   - Sosialisasi dan edukasi (online & offline).

   - Anggaran: Rp 500 Miliar – Rp 1 Triliun per tahun (5 tahun awal).

3. Keamanan dan Audit Sistem

   - Sistem anti-manipulasi berbasis kriptografi, open audit trail, audit independen reguler.

   - Tim keamanan IT nasional + AI monitoring system.

   - Anggaran: Rp 300 – 500 Miliar per tahun.

4. Biaya Operasional dan Maintenance Tahunan

   - Pembaruan sistem, pembaruan algoritma dan proteksi, gaji SDM, maintenance server.

   - Anggaran: Rp 500 Miliar – 1 Triliun per tahun.

TOTAL BIAYA TAHUNAN: ± Rp 1,5 – 2,5 Triliun

(pengembangan awal 3 – 5 Triliun di 3 tahun pertama)

II. KEUNTUNGAN LIQUID DEMOKRASI SECARA FINANSIAL dan MORAL

- HEMAT

- Efisien: Tidak perlu logistik pemilu fisik (TPS, surat suara, tinta, dll).

- Transparan: Suara tercatat digital, langsung diverifikasi publik.

- Minim Korupsi: Tak ada “uang saksi”, “serangan fajar”, “investasi caleg”.

- Responsif: Rakyat bisa tarik mandat kapan saja, tidak menunggu 5 tahun.

- Tidak ada lagi CALEG DPRD-DPR-MPR yang jumlahnya RIBUAN, yang menghabiskan dana kampanye hingga RATUSAN TRILYUN.

KESIMPULANNYA

Liquid Demokrasi tidak hanya jauh lebih murah, tapi juga:

- Lebih bersih dari transaksi politik.

- Lebih efektif dalam menghasilkan kebijakan rakyat.

- Lebih partisipatif dan fleksibel untuk masa depan demokrasi berbasis kecerdasan rakyat.

INTI PERUBAHAN

Dari perwakilan tetap ke partisipasi tematik

Dari ruang tertutup ke forum terbuka

Dari suara 5 tahun sekali ke kendali setiap hari

Dari partai ke rakyat langsung

FITUR UTAMA LIQUID DEMOKRASI

1. Voting Langsung dan Delegasi Tematik

2. Mandat Reversibel (bisa dicabut kapan saja)

3. Dashboard Delegatus dan Reputasi Publik

4. Deliberasi Terbuka dan Tercatat

5. Voting Terverifikasi (Blockchain + Biometrik)

6. Transparansi APBN dan Proyek Publik

Liquid Demokrasi bukan sekadar reformasi sistem pemilu. 

Ia adalah transformasi menyeluruh terhadap cara berpolitik, membentuk kebijakan, dan membangun bangsa. 

Sistem ini memungkinkan rakyat tidak hanya memilih, tetapi juga mengawasi dan memutuskan arah negeri secara aktif, cerdas, dan berkelanjutan.

"Rakyat Berpikir, Rakyat Memutuskan."

Bersambung...

Mengapa Sistem Demokrasi Begitu Kacau?

 Di Tulis Oleh Editor 

In Frame Sha Mantha 

      Photo Taken by Mr Sensor Photography 

Instagram @Ruang Kosong 303 

 

Jepara, Indonesia - Mengapa Sistem DEMOKRASI PANCASILA begitu kacau-balau di Negara Indonesia?

Inilah fakta yang harus di terima serta diperbaiki.

Demokrasi sebagai bentuk Pemerintahan, yang mana Rakyat adalah Penguasa. 

Tetapi bagaimana kekuasaan beroperasi dalam kehidupan sehari-hari, di luar konteks pemerintahan formal. 

Merupakan elemen penting dalam dinamika sosial, yang dapat mempengaruhi cara masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dan berkeputusan.

Tentu ada kelebihan dan ada juga kekurangan dari sistem DEMOKRASI. 

Namun di masa sekarang ini

Demokrasi cenderung ke arah ayat-ayat kiri.

Dan Elit tetap punya kendali yang sangat berpengaruh di tubuh Pemerintahan Indonesia. 

Meski sejak Negara ini berdiri 

INDONESIA sepakat menganut Sistem Demokrasi PANCASILA, yang di rumuskan oleh Muhammad Hatta.

Sistem Demokrasi, yang telah di pilih dan di tetapkan oleh para Bapak BANGSA. 

Mengharuskan segala bentuk keputusan, yang di ambil dengan cara Musyawarah dan Mufakat bersama, meski terkesan lambat serta rumit dan bertele-tele.

Tak urung, hal-hal yang acap kali dapat ditempuh dalam waktu singkat dan segera, cenderung lamban, dan justru mendorong terjadinya kesepakatan bersama antar para Politikus.

Sehingga Demokrasi di negara INDONESIA menjadi beragam, oleh sebab adanya faktor Politik yang mempengaruhi, sistem DEMOKRASI PANCASILA.

Oligarki sebagai bentuk Pemerintahan dengan segelintir orang yang berkuasa.

Menyadari bahwa Indeks tertinggi Demokrasi Indonesia, masih jauh dari Demokrasi yang sebenarnya, yaitu tercatat diangka 70% pada tahun 2018 silam.

Sehingga Kedaulatan Rakyat, belum pernah terjadi di Negara ini.

Oleh sebab itu, dibutuhkan para relawan diatas 50% + 1 dan pemimpin boneka.

Maka Oligarki mampu membuat Demokrasi tiruan kualitas super, dengan cukup bermodalkan makan siang gratis, ditambah Buser yang beringas, agar Rakyat dapat tunduk untuk selamanya.

Akibat kendali Oligarki saat ini 

Nilai-nilai dari Demokrasi PANCASILA tercampur aduk.

Sebab semuanya telah di hegemoni oleh Ideologi besar, termasuk Ideologi Kapitalisme dan Ideologi Komunisme, maupun fasisme.

Sehingga Idelogi Pancasila, tak lebih sebagai boneka yang dimainkan oleh kelompok Oligarki.

Maka tidak ada jalan selain berperang dan siap mati, mengantarkan nyawa.

Sebagai kekuatan akhir dari kelas bawah, yang harus senantiasa, mengikutsertakan pengendalian Oligarki, dalam bentuk perlawanan apa saja, sebab tidak memiliki kekuatan apapun.

Akan tetapi

Kekuasaan Oligarki dalam mempengaruhi serta mengontrol perilaku kaum Elite.

Memiliki kendali atas sumber daya, informasi, maupun keputusan yang penting dalam Sistem Demokrasi PANCASILA di Negara Indonesia. 

Dan untuk memahami kekuasaan Oligarki, perlu melibatkan kesadaran masyarakat Indonesia secara luas. 

Tentang bagaimana kelompok Oligarki dapat menggunakan sumber daya, pengetahuan, maupun koneksi, dalam mempengaruhi situasi maupun orang lain. 

Hal tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti pekerjaan, hubungan sosial, organisasi, atau bahkan dalam dinamika keluarga.

Saat ini

Bangsa INDONESIA "Darurat" peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Unggul.

Untuk merealisasikan Sistem Demokrasi secara baik dan benar, tanpa lagi andil Pemerintah, yang menghalang-halangi dalam upaya pencerdasan Bangsa, agar Masyarakat cerdas dan bermental kuat.

Fakta dan Data di atas adalah salah satu petunjuk, mengapa DEMOKRASI PANCASILA rusak dari ujung hingga pangkal.

Tetapi akan menjadi suatu keajaiban apabila rata-rata IQ Warga Negara Indonesia di atas angka 100. 

Tentu Dunia akan segera melihat, kedahsyatan Sistem Demokrasi PANCASILA, sehingga kekuasaan tertinggi, kembali menjadi milik Rakyat INDONESIA.

Semoga semua di beri umur panjang dan dapat menyaksikan. 

Pertumbuhan Rohani Global

 Ditulis Oleh Editor 

Susi Ambar Rukmi 

INDONESIA - Makanan, dapat mendominasi pikiran, membangkitkan daya ingat seseorang, sekaligus memori paling internal alam bawah sadar otak Manusia, yang sangat berperan dalam mengontrol kondisi mental suatu BANGSA.

Akan sulit bagi Negara manapun sembuh dari rasa traumatis, akibat luka-luka kehendak, dampak dari setiap peperangan yang terjadi.

Sebab tidak ada hal lain yang dipikirkan selain urusan perut saja, karena sekedar untuk berpikir pun sudah tidak merdeka.

Untuk itulah Peperangan akan terus meletus dan terjadi dimana-mana, tidak akan pernah berhenti.

Walau BUMI berhenti berputar pada porosnya, sekalipun BUMI itu datar ataupun bulat.

Itu tidak akan mempengaruhi apapun bahkan rasa sakit yang ditimbulkan dari kematian sekalipun.

Tetapi yang pasti, itu tidak akan berpengaruh terhadap bisnis perdagangan bebas, yang menaungi :

* Bisnis Senjata Api / Senjata Mikrobiologi

* Bisnis Pesawat Tempur berikut Alutsista, dan

* Bisnis Obat-obatan Medis, maupun

* Bisnis Narkotika 

Dan peran Bank Dunia 

Melalui penguasaan pribadi terhadap Pasar Opium, Rempah-rempah, Kopi serta Bahan Pangan lainnya, agar jaringan Pasar Bebas dapat dikontrol melalui pemberlakuan hukum pasar gelap.

Sehingga WHO dapat berdiri diantara dua kaki

* Satu sisi sebagai organisasi yang membawahi kesehatan Dunia, dan

* Di satu sisi membatasi peredaran obat-obatan terlarang, melalui pemberlakuan hukum bagi pelaku pasar gelap

Itulah mengapa makanan diawetkan agar bertahan lama saat ditimbun, guna mencukupkan kebutuhan dasar Umat Manusia di Negara-negara rawan perang.

Begitupun halnya kondisi di Negara Indonesia

Akan tetapi

1000 Fakta Sejarah BANGSA Tiada Berguna Bila Diperdebatkan dengan satu orang Bodoh

Maka Pembodohan BANGSA, tidak akan pernah selesai dibuat, dalam biduk Perpolitikan Pemerintah INDONESIA.

Agar tetap menarik minat  3 % Kaum Elite BANGSA Kulit Putih dalam Mengontrol 97% Umat Manusia di Muka BUMI, tak terkecuali INDONESIA.

Sedangkan 3% Kaum Elite DUNIA mempelajarinya dari Belanda, yang selama 350 tahun, dapat menjajah belasan kali lipat wilayah seluas NUSANTARA, yang berjumlah 15x Jiwa dari total jumlah penduduk di Negara sekecil Belanda.

Bukankah ini juga berarti

Negara Komunis dengan jumlah penduduk yang banyak, dapat menjajah INDONESIA atau justru menghidupi sumber kekuatan baru bagi INDONESIA, yang berpotensi menjadi Negara Komunis terkuat di Benua Asia?

Dalam strategi Penjajahan Kaum Bangsa-Bangsa ke wilayah NUSANTARA

Tahun 1293-1309

Tiongkok Mongol, telah memulai memecah Negara Kesatuan NUSANTARA menjadi bagian yang lebih kecil-kecil.

Dan menggunakan generasi yang dilahirkan dari hasil pernikahan antara Raden Dyah Wijaya dengan Puteri China, sebagai hadiah penaklukan Tiongkok Mongol, terhadap Negara Kesatuan Majapahit, sebagai alat perpecahan.

Sehingga Portugis dapat dengan mudah, memasuki wilayah NUSANTARA, tahun 1509–1520.

Portugis memang tak berhasil menduduki perbatasan NUSANTARA di Malaka, sekalipun mampu mengalahkan Pasukan Militer bantuan Ratu Kalinyamat dari Jepara dengan cara membakar Kapal Perbekalannya.

Tetapi Portugis angkat kaki dari wilayah NUSANTARA tanpa hasil sia-sia, usai menjajah selama 200 tahun lamanya, dengan membagi wilayah NUSANTARA melalui perjanjian Saragosa di Spanyol, pada 22 April 1529.

Kemudian menyerahkan Selat Malaka ke tangan Britania Raya setelah ditandatanganinya Perjanjian London/Treaty of London, 17 Maret 1824

Baru setelahnya, Belanda masuk ke wilayah NUSANTARA

Sementara Negara sekecil Belanda dapat menguasai Negara seluas NUSANTARA selama 350 tahun, melalui sistem adu domba.

Rakyat hanya diberi makan, namun tidak diberi pendidikan, sebab Belanda sadar, jika Rakyat pintar dan cerdas, akan berpotensi mengancam tirani kekuasaan.

Dengan cara demikian, Belanda tidak perlu lagi repot-repot menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjajah BANGSA ini.

Dikarenakan adanya kekuatan Pribumi yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan sebagai biduk percaturan.

Sebab menolak tunduk terhadap penjajahan di BUMI PERTIWI

Pangeran Diponegoro bangkit melawan Belanda melalui Perang Diponegoro tahun 1825 dan berakhir tahun 1830.

Kaum Elite Kulit Putih memang mengakui kontribusi Pangeran Diponegoro sebagai Pahlawan Pergerakan Kemerdekaan Republik Indonesia tetapi juga sekaligus melabelinya sebagai teroris yang harus di Brantas.

Sebagaimana hal yang sama turut menimpa  Tuanku Imam Bonjol

Dimana Kaum Elite Kulit Putih menggeser Fakta Sejarah BANGSA INDONESIA yang selama ini kadung beredar, di kalangan masyarakat luas.

Elite Kulit Putih memang mengakui Tuanku Imam Bonjol sebagai sosok Pahlawan Pergerakan Kemerdekaan Republik Indonesia

Namun juga membenturkannya sebagai teroris berdarah dingin, sekaligus menempatkannya sebagai Elite Pribumi yang mengejar kepentingan keluarga/Jabatan saja.

Sekaligus terjadi banyak perlawanan dan pergerakan Kemerdekaan Republik Indonesia 

Akan tetapi, apapun bentuk dari setiap perjuangan maupun pergerakan, lebih banyak menemui kekalahan tanpa membuahkan hasil apa-apa selain perpecahan.

Sebab masih membawa daerah masing-masing, Suku masing-masing, serta Agama dan kelompok masing-masing.

Kenapa dahulu Belanda mampu berbuat demikian?

* Karena ada Elite yang mengaku Pribumi tetapi mengejar Kekayaan Pribadi

Elite seperti ini menjadi Kaya Raya setelah menjadi Pejabat Negara

Kalau memang ingin membangun BANGSA, sudah menjadi suatu keharusan bagi tipikal Pejabat Elite seperti ini, untuk menyumbangkan kekayaan Pribadinya, untuk BANGSA dan NEGARA, bukan memaksa Rakyat agar menyumbang bahkan membayar.

* Karena ada Elite yang mengaku Pribumi tetapi mengejar Kekuasaan saja

Tipikal Elite seperti ini, kebal terhadap hukum

Dia yang membuat Hukum namun dirinya juga yang melanggar aturannya sendiri, sehingga hukum hanya berlaku untuk Rakyat bukan untuk Elite.

* Karena ada Elite yang mengaku Pribumi tetapi mengejar kepentingan Wanita dan Keluarga

Elite seperti ini, gemar mengoleksi Wanita/memiliki banyak Istri

Bahkan si Istri muda hidup mewah dan keluarganya mendadak jadi kaya raya, serta menduduki posisi/jabatan-jabatan penting di Pemerintahan.

Sehingga Rakyat Miskin yang seharusnya berkurang, justru kian bertambah.

Sedangkan kunci dalam mendapat suatu Jabatan Negara adalah para orang cerdas dan berbakat, bukan keluarganya sendiri.

Elite Penguasa lokal seperti ini, hanya berjumlah 3% dari jumlah total penduduk Indonesia.

Tetapi dari pola lama yang mudah dipelajari tersebut.

Sejatinya BANGSA Asing-Aseng tidak pernah menjajah menggunakan kekuatannya sendiri, melainkan menggunakan Elite lokal yang ingin menjadi Raja.

Dan tidak ada dalam catatan Sejarah BANGSA INDONESIA. Elite Pribumi yang dihukum masuk penjara.

Itulah sebabnya dengan jumlah kecil sebesar 3%, dapat menguasai Rakyat yang 97% jauh lebih besar jumlahnya.

Melalui terapan strategi Politik Devide Et Impera Belanda / Mengadu Domba.

Rakyat di adu domba agar membela kesalahan Elite Pribumi.

Sedangkan faktanya

Para Elite Pribumi tersebut salah dan seharusnya sama-sama dihukum, tetapi kebalikannya.

Rakyatnyalah yang dihukum melalui peraturan yang berlaku dan Para Elite Lokal, bebas dari jerat Hukum.

Hanya para kroco-kroconya saja yang masuk bui, itupun penjara Elite yang sudah dilengkapi fasilitas mewah.

Sedangkan Rakyat kecil yang berani menyinggung sedikit saja Elite Pribumi, pasti akan diciduk atau paling banter di persekusi, kena keroyok massa bayaran para Elite Lokal tersebut.

Rakyat tetap akan dibuat sibuk bertengkar, dipaksa memilih satu diantara Kaum Elite Pribumi lainnya.

Di adu domba, agar membela kepentingan pribadi para Elite Pribumi, sedangkan para Elite tersebut berteman dengan baik.

Sementara kaum Elite Pribumi, tetap akan duduk makan bersama dan berpesta dalam satu meja, saat bertemu.

Elite Pribumi tidak akan pernah bertengkar bahkan berdebat sekalipun demi membela Rakyat dan Negara.

Sebab Rakyat kecil saja yang akan mendapat hukuman, sedangkan para Elite Pribumi, bebas mengadakan Pesta, bebas dari jerat Hukum yang berlaku.

Jepang memang hanya menjajah NUSANTARA selama 3,5 tahun

Tetapi berhasil menerapkan sistem kerja paksa, dengan cara merampas seluruh hasil panen serta lumbung-lumbung pangan milik warga.

Sehingga semua dapat tunduk tanpa bisa berbuat banyak, meninggalkan dampak luka paling traumatik pasca Peperangan, yang ditimbulkan dari wabah kelaparan tersebut.

Sehingga Setiap Musim Pergantian Presiden Yang Baru, Masyarakat

* Memiliki Kecenderungan Berfikir Negatif, dan

* Menolak Perubahan

Masyarakat Ekonomi Lemah menjadi lebih buas dan Jahat melebihi para Penguasa, sebab sudah tidak memiliki budaya dan hilang adab-adabnya.

Sebab terbiasa berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu, bertindak tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan.

Seperti halnya membuang sampah sembarangan, pola hidup konsumtif serta gaya hidup matrealistik.

BANGSA ini membutuhkan figur seorang pemimpin yang bisa diteladani, baik itu setiap perkataan maupun dalam setiap tindakan dan perbuatan Perilakunya.

Hal remeh temeh seperti ini, dapat menjadi Boomerang bagi siapapun, apabila seorang Pemimpin salah sedikit saja dalam berucap/bertindak.

Karena akan dengan mudah melukai hati dan perasaan masyarakat ekonomi bawah, yang kadung bobrok mentalnya, sistem pemerintahan yang juga bobrok dari pangkal hingga ujungnya.

Semua sudah rusak, jadi yang perlu diperbaiki bukan memotong bagian kepala ikan maka gejala pembusukan dapat dicegah.

Tetapi menggantinya dengan Ikan hidup yang mampu melawan arus, jikalau memang harus berenang seturut arus-Nya, Pemimpin tersebut harus bijak, mengikuti didikan-didikan ajaran sesuai Hikmat Firman ayat TUHAN Semesta. 

Tabah dan kuat melalui masa-masa sulit saat mengalami kerugian dalam hidup.

Karena tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan, tidak ada perubahan tanpa kehilangan, tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit, dan tidak ada rasa sakit tanpa kesedihan.

Batalkan Segera UU CIPTA KERJA

 

Photo taken @mbahpat

Oleh     Sha Mantha

Editor  Sha Mantha

 

Pada 25 Agustus tahun 2020

Pemerintahan Indonesia dan segenap DPR RI, telah mengesahkan Undang-Undang CIPTA KERJA, yang ditujukan untuk kepentingan Pengusaha

Sebuah situasi yang kian menjerumuskan Negara INDONESIA pada;

 "Sistem Salah-Demokrasi Bermasalah". Menjajah Rakyatnya sendiri

Atas perintah Ko'orporat;

( AS-Tiongkok-Arab), yang menghendaki terbentuknya Daerah Baru

Telah terjadi Perjanjian di bawah Meja;

Bahwa Pulau Jawa dan Pulau Sumatera menjadi target tukar guling karena setiap tahun ada 700.000 yang masuk dari setiap wilayah

Sehingga kedepan akan muncul "Pandapura."

Dengan mempertaruhkan PANCASILA sebagai Azas Tunggal/Kesepakatan Bersama, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

Negara Indonesia bahkan menghalangi upaya dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa

Wakil rakyat membolak-balikkan kebenaran dengan terus menerus merevisi undang-undang dan membuat undang-undang baru untuk menyudutkan Rakyat

Negara tidak akan pernah berdiri jika tanpa keberadaan Rakyat. Tetapi Rakyat akan tetap ada, mendiami suatu Negara meski tidak memiliki Pemimpin Negara

Fungsi Masyarakat adalah memonitoring kontroling. Tetapi yang terjadi, Pemimpin menjadi Pro Aktif

Pemimpin tertinggi di Negara Indonesia adalah Rakyat namun ketika Rakyat mengkritik, maka seketika dibungkam dibunuh dan dipenjara

Kapitalisme yang mencegah terciptanya Negara tanpa kelas sosial dan bernafsu mengolah seluruh Sumber Daya Alamnya, sekaligus sebagai halangan bagi kapitalisme untuk berinvestasi.

Dengan Modal Produksi Dasar, seperti; Tanah dan Uang yang dimiliki secara Individual oleh Pemodal

Secara otomatis akan mengendalikan seluruh AKTIVITAS Ekonomi di Indonesia, yang tentunya ditentukan oleh Interaksi Pembeli dan Penjual Dalam Pasar

Agar supaya Para Pemilik Modal dan Pekerja, "Bebas Mengelola" Modal serta Sumber Produksi lainnya, untuk menghasilkan keuntungan Maksimum dengan Mengeruk Kekayaan Alam yang ada di Indonesia

Sehingga Otoritas Negara pada bidang Ekonomi Indonesia, menjadi sangat terbatas.

Cakap Digital Fest-Berkarya Tanpa Narkoba

Photo Taken Gussanto

Oleh Sha Mantha

Editor Sha Mantha

Dalam memuwujudkan Gerakan Cinta Tanah Air

Dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat guna membangun kesadaran terhadap masalah sosial di masyarakat

Teknologi serta kecerdasan Intelektual, hanya mendorong Indonesia, maju secara Tekhnologi tetapi terus menerus mengalami kemerosotan Adab

Sebab, intelektualitas dalam berfikir bukan lagi menggunakan Nalurinya disetiap pikiran serta laku Budi dan tindakan maupun perbuatannya

Bahkan dari setiap hal kecil yang di perbuat, menghasilkan dampak bagi sekeliling

Namun sangat sedikit disadari oleh banyak orang

 

Kominfo bekerja sama dengan perguruan tinggi serta kolaborasi program dalam pemberdayaan masyarakat, selama dua hari menggelar acara workshop dengan beberapa pembicara bertempat di museum De'Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah

Melalui Direktorat Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo menggalang kolaborasi dalam pelaksanaan Program Literasi Digital

Program yang memiliki kesamaan tujuan dengan Perguruan Tinggi tersebut

Ditujukan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia selain terapan Ilmu bermasyarakat sehingga target literasi digital diperluas ke masyarakat rural atau pedesaan

Mahasiswa dan tenaga pengajar sebagai agen pendidikan berperan penting dalam memotivasi pengabdian masyarakat selain berkapabilitas dalam membina masyarakat

Acara workshop yang dibagi menjadi ke dalam dua sesi tersebut

Dibuka oleh Philip Gobang staf khusus Komunikasi Politik KOMINFO, Sabtu (11/03/'23) pada sesi kedua, pukul 19.30 Wib serta sesi pertama di keesokan harinya pada (12/03/'23), pukul 15.00 Wib

Dan akan dilanjutkan di wilayah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 18-19 Maret 2023, beberapa hari mendatang

Berdasarkan hasil survei Status Literasi Digital Indonesia tahun 2022

Indeks Literasi Digital Indonesia kembali mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 0,05 poin

Semula berada pada angka 3,49 di tahun 2021 dan meningkat menjadi 3,54 poin dengan kategori sedang

Kemajuan teknologi turut mengubah pola serta kebiasaan masyarakat, sehingga informasi digital sangat cepat diterima terutama pada bidang Pustaka dan Penulisan serta Media Massa

Bahkan dalam metode peredaran serta perdagangan Narkotika, Narkoba telah dipasarkan secara online

Serta merambah dunia pendidikan dengan menjerat Pelajar dan mahasiswa serta anak-anak di bawah umur sebagai target pasar hingga berperan sebagai pengendali Pasar dalam peredarannya

Sedangkan kehidupan digital perlu diatur sebagaimana representasi kehidupan nyata, namun hanya diperantarai oleh media digital

Sementara pengguna internet terus meningkat dan telah mencapai 73,7% jumlah populasi di Indonesia

Keahlian/ kecakapan digital tentunya menjadi sangat penting, guna mengetahui, memahami dalam penggunaan perangkat keras serta perangkat lunak, mesin pencari, aplikasi percakapan, media sosial, dompet digital serta transaksi digital pasar lokal

Perubahan terjadi begitu cepat, di dukung kemajuan tekhnologi yang diciptakan untuk meringankan beban manusia

Hidup menjadi lebih praktis, cepat dan juga mudah, disertai ketepatan waktu melalui metode berbelanja Toko daring selain Bisnis Afiliasi

Didukung peran Praktisi Youtuber, Konten Kreator, Podcaster, Dropshipper, Blogger, Influencer, IT dan SEO specialist

Menjadi satu kesatuan media dalam membangun bisnis digital

Dalam perkembangan mindset digital dapat diadaptasikan bersama tim yang solid, pilihan model bisnis yang tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi, kesiapan serta persiapan ruang agar kian berkembang

Selagi Etika digital, Budaya digital, Keterampilan digital, dan Keamanan digital sebagai 4 pilar yang solutif diterapkan

 

Dari Berbagai Sumber

 

Untuk Info Kegiatan Silahkan Hubungi 

Biro Humas Kementerian Kominfo

e-mail: humas@mail.kominfo.go.id

Telp/Faks : 021-3504024

 

In Frame

Instagram @shamantha_new

Facebook Sha Mantha 

Banjir Melanda Kota Solo

 

Warga bersua foto ditengah banjir yang menggenangi pemukimannya di Kec. Jebres
Surakarta Jawa Tengah Sabtu 11/02/'2023

Oleh Sha Mantha

Sejak Jum'at malam 10/02/'2023

Banjir setinggi 300-500 centimeter
Melanda Pemukiman warga di 5 Kelurahan, wilayah administratif Kecamatan Jebres, Surakarta Jawa Tengah

Meliputi Kelurahan Jebres, Kelurahan Gandekan, Kelurahanmaang Sawit, Kelurahan Kampung Sewu dan Kelurahan Semanggi

Kondisi pemukiman warga yang terendam banjir
Siang tadi, Sabtu 11/02/'2023

Banjir meluas hingga Timur Kecamatan Jebres yaitu Gulon
Plesungan, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah

Sabtu Malam 19.00 wib 11/02/'2023
Kec. Jebres Surakarta Jawa Tengah

Banjir yang menggenang hingga akhir pekan ini Sabtu Malam 11/02/'2023 22.10 wib

Membuat sebagian besar warga yang terdampak banjir mengungsi ke tempat yang lebih aman

Lokasi Banjir di Kec. Jebres Surakarta Jawa Tengah Sabtu 11/02/'2023

Sementara hingga siang hari tadi
Warga sekitar masih melakukan proses evakuasi melalui penyisiran Kali Cengeng Karangjoho secara manual

Penyisiran Banjir oleh warga di Kali Cengeng Karangjoho

Hingga berita ini diturunkan
Masih belum diketahui secara pasti penyebab banjir tersebut terjadi

Banjir Kec. Jebres Surakarta Jawa Tengah
Sabtu 11/02/'2023

Tidak ada yang pernah mengingat, apa saja yang telah dibuang ke tempat sampah

Dengan sampah organik yang berasal dari rumah tangga sebagai sumber sampah terbesar yang berakhir di TPA
Sayuran, bungkus makanan, botol bekas minuman kemasan, kain dan lain sebagainya

Kec. Jebres Surakarta Jawa Tengah

Hutang manusia kepada alam, tak sebanding dengan apa yang telah Alam sediakan untuk manusia

Sedangkan Alam masih tetap memberikan hasil Buminya, menyediakan air dan oksigen secara cuma-cuma