MENTAL "TUAN" DI BALIK MEJA LAYANAN

 Ditulis oleh editor 

In Frame Sha Mantha 

Photo Taken Sohan Photography 

Jawa Tengah - Aplikasi pelayanan publik ("Super Apps"), kian menjamur di mana-mana, di era digital saat ini, disertai gedung-gedung Pemerintahan yang semakin megah. 

Namun, di balik kilap kaca gedung dan canggihnya teknologi, ada satu hantu tua yang masih bergentayangan di lorong-lorong instansi: Birokrasi Feodal.

Sistem ini adalah anti-tesis dari demokrasi. 

Ketika konstitusi mengatakan "kedaulatan ada di tangan rakyat", birokrasi feodal justru mempraktikkan "kedaulatan ada di tangan pejabat". 

Ini bukan sekadar masalah administrasi; ini adalah penyakit kronis yang menggerogoti tata kelola pemerintahan dari dalam.

Anatomi Penyakit: Ketika Pelayan Merasa Jadi Raja.

Birokrasi feodal bukan sekadar istilah sejarah. 

Ia hidup dalam bentuk hierarki kaku yang mencekik. 

Dalam sistem ini, seorang pejabat tidak dilihat sebagai pemegang amanah publik, melainkan sebagai "Bangsawan" baru.

Ciri utamanya sangat kasat mata: Orientasi Vertikal. 

Mata para birokrat tidak tertuju ke bawah (Rakyat), melainkan mendongak ke atas (Penguasa). 

Prinsip kerja bukan lagi soal profesionalisme atau meritokrasi, melainkan Asal Bapak Senang (ABS).

Karl Marx pernah menyindir pola ini. 

Di mana birokrasi menjadi "lingkaran ajaib" yang tak tersentuh. 

Di Indonesia, kita melihatnya dalam budaya ewuh pakewuh/sungkan, yang salah tempat. 

Loyalitas bukan diberikan pada aturan atau hukum, melainkan pada sosok "Bapak" atau "Ibu" pimpinan. 

Akibatnya, kritik dianggap pembangkangan, dan inovasi yang menantang kemapanan dianggap ancaman.

Budaya Patron-Klien: Racun Nepotisme

Salah satu dampak paling merusak dari feodalisme birokrasi adalah suburnya hubungan Patron-Klien.

Dalam sistem yang sehat, seseorang naik jabatan karena kompetensi (meritokrasi). 

Dalam birokrasi feodal, seseorang naik jabatan karena kedekatan. 

Pejabat (Patron) memberikan perlindungan dan posisi kepada bawahan (Klien), dengan imbalan kepatuhan buta dan dukungan politik.

Inilah rahim yang melahirkan Nepotisme. 

Kompetensi menjadi nomor dua; yang utama adalah "siapa orang dalammu". 

Ketika hubungan personal lebih kuat daripada aturan formal, maka keadilan bagi publik hanyalah ilusi. 

Rakyat yang tidak punya akses "orang dalam" akan selalu berada di antrean paling belakang.

Harga Mahal yang Harus Dibayar

Mengapa kita harus peduli?

Karena birokrasi feodal adalah penghambat terbesar bagi kemajuan bangsa.

* Matinya Inovasi

Birokrat feodal lebih nyaman dengan rutinitas. 

Perubahan dianggap mengganggu kenyamanan penguasa. 

Akibatnya, pelayanan publik jalan di tempat.

Korupsi yang Dinormalisasi: Sebab fokusnya melayani atasan (bukan aturan), penyimpangan anggaran demi memuaskan "Tuan" dianggap wajar.

 * Ketimpangan Sosial

Negara hanya hadir bagi mereka yang punya status atau koneksi.

Jalan Keluarnya hanyalah Revolusi Kultural, Bukan Sekadar Digital.

Membangun gedung baru atau meluncurkan aplikasi online tidak akan membunuh feodalisme jika mental manusianya tidak diubah. 

Solusinya harus radikal

 * Pangkas Hierarki

Struktur yang terlalu berlapis harus dipangkas agar pejabat turun dari menara gadingnya.

 * Meritokrasi Tanpa Kompromi

Hapus budaya urut kacang dan kedekatan personal dalam promosi jabatan.

 * Transparansi Total

Buka ruang bagi publik untuk mengawasi kinerja, sehingga birokrat sadar bahwa "Tuan" mereka yang asli adalah rakyat, bukan atasan mereka.

Sudah terlalu lama kita membiarkan mental "Tuan-Bawahan" ini bercokol. 

Saatnya mengembalikan birokrasi ke khittahnya: melayani, bukan minta dilayani.

Matinya Rasa Malu Garong Uang NEGARA

 Ditulis oleh editor 

In Frame: Sha Mantha 

Jakarta - Pemerintah saat ini telah meletakkan dasar hukum yang berbahaya.

Kita tidak sedang menuju Peradaban Hukum yang lebih manusiawi. 

Kita hanya sedang belajar mundur menuju era Korupsi menjadi kejahatan yang lebih sopan.

Ketika para Pejabat Negara mulai tidak dapat dipercaya. 

Mereka bersekutu dalam satu barisan, merampok uang Rakyat untuk melanggengkan suatu kekuasaan.

Menciptakan jarak antara Pemerintah dan rasa keadilan Masyarakat kian terpaut.

Tanpa moral sebagai batas, kekuasaan cenderung culas, manipulatif, sekaligus berbahaya bagi "Keadilan serta Kemanusiaan." 

Sehingga tidak ada ketegakan hukum serta keadilan di suatu Negeri.

Manakala citra buruk diharumkan, orang baik dan jujur dimusuhi.

Mengorbankan kebenaran untuk kepentingan, kelanggengan kekuasaan.

Tetapi juga, jangan sampai definisi orang jahat, "jadi bola liar" yang membungkam suara kebenarannya.

Dan bisa jadi pertanda sebuah Negara akan bubar.

Jika tanah Rakyat dirampas paksa, pajak terus menerus dinaikkan, dan hukum dijadikan alat permainan penguasa. 

Itu bukan lagi Negara hukum. 

Itu panggung opera kekuasaan

Rakyat dipaksa bertepuk tangan, sementara keadilan dikunci di belakang panggung layar.

Negeri pandai merawat lapar, tetapi gagap menyelaraskan akal.

Negara yang sehat, bukan terletak pada kepatuhan seluruh warga Negaranya, melainkan di Pemimpin yang tahan uji.

Dalam Politik, batas antara "Polisi yang tegas" dengan "Penguasa anti-kritik" kerapkali setipis benang.

Namun Rakyat butuh penangkal bahaya laten inkompetensi.

Sebab integritas membutuhkan intelektualitas.

Dan Masyarakat perlu mengevaluasi cara pandang mereka dalam memilih Pemimpin.

Orang baik saja tidak cukup, kita memerlukan orang baik yang cakap.

Korupsi tidak selalu lahir dari dari niat jahat Pemimpinnya, namun acapkali muncul dari ketidakmampuan seorang Pemimpin dalam menciptakan sistem anti-korup.

Melawan Korupsi bukan terpaku perihal menangkap begal, tetapi mencegah orang yang tidak kompeten memegang kemudi kekuasaan.

Pada akhirnya, inkompetensi menjadi pintu gerbang dan Korupsi sebagai tamu tak di undang yang masuk melaluinya.