Ditulis oleh editor
Photo Taken by Lawerrisa
In Frame Sha Mantha
Jakarta - Indonesia adalah Negara penganut Sistem Demokrasi Modern.
Dimana kesemuanya merupakan hasil dari jerih payah keringat Rakyatnya sendiri.
Kami RAKYAT MANDIRI, memiliki sikap BANGSA berdikari, tidak bergantung pada apapun, kecuali hanya kepada Tuhan sajalah kita berserah.
Photo Taken by Fotografer Net INDONESIA
PTPN Regional I Kec. Keling, Kab. Jepara
Prov. Jawa Tengah - BUMN RI
Badan Usaha adalah Milik Rakyat Indonesia
Namun kesetaraan tidak selalu adil ketika Negara mengklaim dan mengambil haknya dengan menggunakan pandangannya sendiri hingga menyulitkan hidup RAKYAT.
Masyarakat mengalami ketergantungan kepada Negara dan Negara memenuhi kebutuhan hidup Rakyatnya dari berhutang, kemudian hutang-hutang tersebut dibebankan kembali pada Rakyat.
Dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945
Telah menegaskan bahwa
"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"
Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya bukan basis persaingan, serta atas asas yang sangat individualistik.
Demikian pula dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945
Telah memberikan maklumat yang sangat terang-benderang
Bahwa Pemerintah, memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi.
Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh Masyarakat, Swasta, maupun Individu, terutama pada cabang-cabang Produksi, yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Kemudian Bumi, Air, dan Kekayaan Alam, yang terkandung di dalamnya
Itu juga harus dikuasai oleh Negara, untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat
Selama ini juga telah terjadi Eksklusifisme Pembangunan.
Prinsip Partisipasi dan Emansipasi Pembangunan tidak ditegakkan, seharusnya dalam setiap kemajuan pembangunan, Rakyat harus senantiasa dibawa serta.
Kemajuan Ekonomi Rakyat, haruslah inheren dengan kemajuan Pembangunan Nasional seluruhnya.
Terlebih kekaguman terhadap yang serba Barat, menambah kekurang-waspadaan yang secara tidak langsung dengan semena-mena menggusur Rakyat kecil dan lemah.
Tujuan pembentukan UU ini adalah untuk menjunjung tinggi Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat.
Pembangunan Nasional haruslah dilakukan untuk tercapainya tujuan Nasional yaitu;
Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa.
Sehingga fokus Pembangunan adalah Manusianya, bukan sekedar ekonominya saja.
Sehingga Perekonomian Indonesia harus di urus dan dikelola seperti apapun, wajib berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kesejahteraan sosial bersama.
Arsip Nasional
Ir Soekarno - Mohammad Hatta
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ke -1
Berakhirnya Orde Lama Mengubah Sistem Sosial Ekonomi
Sistem Komunis menjadi ancaman bagi kaum Kapitalis yang sangat bernafsu, mengolah seluruh sumber daya alam Indonesia, sekaligus halangan bagi Kapitalisme untuk berinvestasi.
Dengan modal produksi dasar seperti Tanah dan Uang yang dimiliki secara individual oleh pemodal yang berasal dari keluarga-keluarga kaya dari Eropa.
Secara otomatis mengendalikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia yang tentunya ditentukan oleh interaksi pembeli dan penjual dalam pasar.
Agar para pemilik modal dan pekerja, bebas mengelola modal dan sumber produksi lainnya untuk menghasilkan keuntungan maksimum dengan mengeruk kekayaan alam yang ada di Indonesia.
Sehingga otoritas Negara dalam Ekonomi Indonesia menjadi sangat terbatas.
Maka Pasca Orde Lama Maret 1966
Ketika Orientasi pemerintahan saat itu sangat bertolak belakang dengan era sebelumnya.
Keberpihakan Pemerintah Orde Baru pada Barat dengan menjauhi Ideologi Komunis.
Secara otomatis turut memperbaiki Politik Indonesia dengan negara-negara Barat, sehingga memudahkan arus Modal Asing kembali masuk ke wilayah Indonesia, khususnya PMA.
Sebagai akibatnya, hutang luar negeri mulai meningkat.
Keadaan ini tak ubahnya membangunkan kembali VOC yang telah lama bangkrut di era Perang Diponegoro abad 19 ( 1825 ) lalu.
Menjelang awal tahun 1970-an
Berdasar kerja sama dengan Bank Dunia
Dana Moneter Internasional (IMF)
Bank Pembangunan Asia (ADB), dibentuk suatu konsorsium Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju termasuk Jepang untuk membiayai pembangunan di Indonesia.
Situasi inilah kemudian yang membuat Negara Indonesia telah dianggap menggeser Sistem Ekonomi yang awalnya lebih banyak dikendalikan oleh Negara ( Sosialisme ) dan perlahan-lahan menjadi Semi Kapitalisme.
Tak ayal Sistem Sosial Ekonomi bagai Neraka di muka Bumi.
Di negeri kaya ini, ancaman pengangguran merupakan beban berat yang menggelayut pundak kaum muda.
Saat krisis ekonomi seakan merantai jutaan umat Manusia ke dalam penjara pengangguran, hingga hari ini.
Pada akhir 1980-an dan awal tahun 1990-an
Sistem Ekonomi Indonesia terus mengalami pergeseran.
Ketika sebuah mainstream Sistem Ekonomi telah dipilih dan DIPAKSAKAN kepada Negara ini.
Akibatnya mulai bermunculan banyak issue di Pemerintahan Orde Baru saat itu yang dianggap telah gagal dalam mengalokasikan sumberdaya Ekonomi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan Ekonomi, baik yang berasal dari eksploitasi sumberdaya alam maupun hutang luar negeri.
Tetapi Negara Mengkhianati Ibu Pertiwi
Ketika justru memilih tinggal dan tumbuh bersama Liberalisme.
Sistem Liberal yang menempatkan media massa sebagai alat kepentingan Kapitalis, memudahkan suatu kepentingan sekaligus alat paling cepat dan tepat sasaran dalam menyusun rencana propaganda yang telah disiapkan untuk merobohkan rumah NEGARA INDONESIA, memporak-porandakan seluruh isi didalamnya.
Sebab negara Indonesia adalah Partisan Pemilu yang tidak menyadari jerat-jerat Oligarki.
Amanat Konstitusi jadi solusi bunuh diri yang secara brutal melakukan pembelaan masing-masing kelompoknya, korban Partai Politik yang memperbudak Rakyat.
Dimana Agama dan Komunis
Menjadi konsep Kapital - Liberalisme, yang selalu digunakan sebagai pengalihan issue, dan masalah akan selesai.
Maka siapapun yang berkuasa, issue komunis dan agama akan selalu ada, sebagai alat propaganda bagi Pemerintah, untuk mengadu domba rakyatnya sendiri.
Hal itu dibuat oleh Negara untuk merangsang Rakyatnya sendiri hingga klimaks, kemudian dibumihanguskannya sendiri sebagai bentuk pembodohan terhadap masyarakat.
Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Tidak cukup sampai disitu
Negara kemudian memperalat jutaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengatasnamakan agama.
Hal tersebut dilakukan untuk menarik dan menampung anggaran yang sudah tentu akan terus menerus masuk ke petugas Keamanan Negara.
Ya... Begitu mudahnya mengelabui kesadaran POLITIK di tubuh Rakyatnya.
NEGARA pada akhirnya menjadikan orang miskin sebagai Komoditi Partai Politik.
Kehidupan kemudian diatur oleh orang-orang Partai Politik, sebagai modal propaganda Partai Politik di setiap pemilihan umum 5 tahun sekali.
Sehingga kemiskinan di Negara Indonesia tidak akan pernah di-entaskan.
Sebab dari kemiskinan Rakyat, terdapat peluang untuk membuat janji Partai Politik dengan membuka fasilitas kepada masyarakat.
Partai Politik yang berdiri diantara satu kaki, ketika satu Kaki kepentingan Partai dan Satu kaki Untuk kepentingan Rakyat, tak lebih dari ajang pasar dagang yang ditawarkan dengan cara berteriak-teriak setiap 5 tahun sekali.
Sehingga kemiskinan tidak akan pernah dientaskan di Negara ini, karena menjadi alat propaganda pemilihan umum setiap lima tahun sekali oleh Partai Politik Indonesia.
Semua partai politik di INDONESIA menjalankan instruksi pemodal dan seperti budak.
Jadi apakah Partai Politik di Indonesia masih bisa relevan dengan pekerjaan zaman modern seperti ini?
Jika faktanya Partai Politik budak dari Sistem Kapitalisme, budak dari gaya hidup, budak dari Sistem Pemerintahan Oligarki.
Karena sistem pemilu dengan Parlementary Treshold dan President Treshold, hanya memungkinkan Partai-Partai, serta Siapa-Siapa yang boleh duduk di lingkar kekuasaan, baik di Eksekutif maupun Legislatif, semua atas selera OLIGARKI.
Siapapun Presidennya akan tidak berdaya pada KEPENTINGAN OLIGARKI daripada memenuhi KEPENTINGAN RAKYAT secara keseluruhan.
Presiden Republik Indonesia ke-8
Periode 2024-2029 - Periode 2029-2034
Prabowo Subianto
Bahkan jika kita bicara PEMILU 2024/PILKADA saat ini, maka sampai detik ini, tidak ada INDIKATOR yang mengindikasikan bahwa: HASIL PEMILU 2024, BUKAN BONEKA OLIGARKI lagi.
Itulah masalah NKRI saat ini
Sebab tak memiliki FORMULA TERBAIK untuk MEMERDEKAKAN NKRI dari JAJAHAN OLIGARKI.
Dimana Kesetaraan Politik dalam Demokrasi Liberal adalah omong kosong.
Ir. Soekarno hingga Tan Malaka, berikut tokoh Kemerdekaan RI yang lain, telah secara tegas menentang Demokrasi Liberal.
Mengapa?
Demokrasi Liberal hanya memberi kesetaraan Politik, itupun semu, sementara kesetaraan dalam ekonomi tidak dilakukan.
Dampak dari ketidaksetaraan ekonomi membuat kaum kaya raya melangkah ribuan kali didepan kaum melarat, saat ajang Pemilu.
Hal ini yang membuat sekitar setengah anggota DPR RI adalah kaum Pengusaha.
Kesemuanya kesetaraan Politik dalam Demokrasi Liberal, hal ini juga dapat dilihat pada anggota keluarga sang Presiden, satu persatu dinaikkan ke dalam tampuk kekuasaan, sebelum Ia lengser.
Hal yang sama tak akan pernah dilakukan pada kaum buruh dan tani, atau kelas pekerja manapun, kecuali mereka bersatu membentuk kekuatan Politik secara bersama-sama.
Merah Putih Periode 2024-2029
Dan bila Politik berhenti pada hingar bingar merebut kekuasaan saja, maka Ekonomi Kerakyatan hanyalah kembang api dari panggung ke panggung, membuncah lalu padam di ruang pengambilan kebijaksanaan strategis dan penting.
Hal ini merupakan perdagangan isi kepala yang lebih berbahaya dari Politik membeli suara.
Tahun 2001
Industri Perbankan tumbuh cepat, disertai transaksi pesat hutang luar negeri perusahaan-perusahaan swasta, mewarnai percaturan ekonomi Indonesia saat itu.
Pasca krisis moneter, memasuki era Reformasi, ternyata kebijakan perekonomian Indonesia tidak bergeser sedikitpun dari pola sebelumnya.
Ironinya justru semakin Liberal
Pemerintahan Indonesia mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh IMF menuju Libelarisasi Ekonomi.
Ketika ternyata Reformasi atau perubahan dilakukan setengah hati, dan perubahan-perubahan setengah hati itu, bernama Reformasi, sehingga yang terjadi; Reformasi kemudian di Korupsi.
Orde Baru berhasil digulingkan dengan cara yang sangat memalukan namun borok dan penyakit yang telah diamputasi, menimbulkan masalah baru.
Fase paling tragis dari Revolusi Mental di tubuh Pemerintah Indonesia, bukan saja mengalami kemunduran mental.
Ketika pada 05 Oktober tahun 2020 lalu berubah menjadi hari duka sekaligus penghianatan.
Simbol atas matinya hati nurani para Dewan Perwakilan Rakyat INDONESIA, terhadap Rakyat Indonesia dengan disahkannya UU Omnibus Law sebagai Undang-Undang di tengah kondisi negeri yang sedang sakit.
Pemerintah Indonesia tidak mementingkan keselamatan jiwa rakyatnya dengan mengesahkan UU yang mengalami cacat formil.
Setelah UU disetujui
Pemerintah lalu mengubah isi dari (substansi) UU
Tujuan UU tersebut dibuat tak lebih untuk melegalkan dikte Superior agar Pemerintah memegang kuasa penuh terhadap seluruh sentralistik, ketimbang kekuasaan Legislatif Yudikatif dengan mengambil paksa wewenang pemerintah daerah.
Dengan menempatkan seluruh tatanan kehidupan kedalam UU perbudakan di setiap sektor aturan berskala besar.
Rakyat menjerit
Usulan mereka ditolak tanpa ditimbang dan suaranya dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan.
Tak ayal terjadilah Rakyat MELAWAN
Pemerintah yang melacur kepada Ko'orporat menerobos paksa menunggangi Demokrasi merangsang Vandalisme hingga Rakyatnya klimaks.
Dan lagi- lagi "Issue hoax" didengungkan oleh negara yang tak malu-malu lagi menganut paham Liberal.
Terlanjur menikmati; Mereka yang Pro Pemerintah berlarian mencari aman
Terbawa arus nafsu yang secara bergiliran, memperkosa BANGSA INDONESIA, melalui pembahasan UU yang tidak transparan.
Keadaan yang kian menjerumuskan NEGARA ini kepada " Sistem Salah-Demokrasi bermasalah" dengan menjajah Rakyatnya sendiri.
Undang-undang Republik Indonesia telah menjadi bawahan Pancasila. Pondasi yang kemudian dijadikan pertaruhan serta diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Jika UUD-45 kepada yang asli, maka semua produk hukum pasca amandemen akan
Partai, akan Bubar.
Bahkan rezim ini di misioner ( di non-aktifkan ) demi hukum.
Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto
Resafel 100 hari kerja, terlewati Januari 2025
Tetapi Presiden Prabowo Subianto Djojohadikusumo masih sebatas menggunakan teks Pidatonya sebagai wacana menuju Indonesia emas yang terlalu lama ( tahun 2045 ).
Sedangkan untuk segera sampai pada tujuan tersebut, hanya sistem Tata Negara;
"SISTEM SOLUSI NASIONAL "TRISULA WEDHA" yang dapat melakukannya.
Tanpa Sistem Trisula Wedha
Presiden Prabowo Subianto Djojohadikusumo, tidak akan sampai pada tujuan dan cita - cita mulia BANGSA INDONESIA.
Sedangkan dibutuhkan sosok Revolusioner untuk menuju ke sana.
Revolusioner Sistem Tata Negara TRISULA WEDHA
Hariono Soeharyo Notonegoro
Maka artinya, bagi seluruh umat manusia di dunia; wajib ter-awali oleh seluruh Bangsa Indonesia.
Jika menginginkan perubahan drastis dan lebih bagus dari keadaan sekarang, menuju Mercu Suar Dunia dan Tauladan Global.
Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto
Terdapat 3 pertanyaan bagi pimpinan Negara yang bersedia memimpin NKRI menuju Mercu Suar Dunia.
Jika Pimpinan Negara adalah sosok Negarawan Palsu, yang tidak Nasionalis dan tak tau Tata Negara serta tak berpihak pada Rakyat, maka tidak akan dapat menjawabnya.
Akan tetapi, sebagai Pemimpin Negara Sejati
Presiden Prabowo Subianto
Tentunya tidak bermain - main dengan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
Sehingga sudah pasti mampu melaksanakan dan menjawab, 3 pertanyaan dari Sistem Trisula Wedha dibawah ini:
1. Bagaimana sistem mengunci keburukan Moral WNI se-Dunia, untuk menetapkan aturan Undang-Undang dan Hukum Negara :
"Yang bisa berakibat hilangnya Budaya Suap dan Korupsi, serta mensejahterakan Nasional lebih baik dari sekarang"
2. Bagaimana sistem mendudukkan Rakyat sebagai Tuan Negara /Raja di Negara ini:
"Yang bisa berakibat mengangkat nama Bangsa dan Negara termasyhur dan dihormatinya oleh seluruh abdi Negara serta Bangsa-Bangsa di seluruh Dunia"
3. Bagaimana sistem melaksanakan aturan UUD'45 Pasal 33 sesuai dengan isi dan artinya:
"Yang bisa berakibat naiknya nilai Mata Uang Rupiah dan berdirinya Ekonomi di tangan seluruh Rakyat Indonesia'
Banyak yang menganggap bahwa TRISULA WEDHA, berbeda dengan filosufi PANCASILA serta tidak selaras dengan ajaran agama.
Di Indonesia
Banyak masyarakat pintar yang senang menghafal suatu ajaran tanpa mau berfikir, menggunakan akal nalar dan nyata dalam kehidupan.
Perlu diketahui
Dalam isi Pancasila, kesemuanya telah terwakilkan lebih dalam, apabila diaplikasikan arti yang sebenarnya, dalam filosufi Trisula Wedha.
Maka filosufi tersebut sudah benar sehingga dapat digunakan dalam kehidupan seluruh umat di dunia, yaitu:
LURUS
Seluruh Warga Negara Indonesia, wajib yakin dan percaya, adanya; Yang Maha Kuasa, dimanapun berada, di dunia ini.
Sehingga muncul jiwa kemanusiaan yang beradab dan jiwa-kasih sayang yang tinggi.
BENAR
Seluruh Warga Negara Indonesia, wajib menjalankan aturan;
Undang Undang dan Hukum Negara, dimanapun berada, di dunia ini.
Sehingga mampu meninggalkan jiwa-jiwa jahat dan hal-hal, yang bisa menyusahkan Bangsa dan Negara dimanapun berada, di dunia ini, dan
JUJUR
Bagi setiap Warga Negara Indonesia, wajib menjalankan Rasa Kejujuran, untuk Membangun Kemitaraan Dalam; Gotong Royong Ekonomi; Perjodohan dan Rejeki, dimanapun berada, di dunia ini.
3 hal tersebut diciptakan, dalam aplikasi membangun Tata Negara Baru; yang dibutuhkan oleh Bangsa dan Negara Indonesia.
Untuk bersaing menghadapi Dunia Kapitalisasi saat ini
Presiden Republik Indonesia selaku Negarawan sekaligus Pemimpin tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu mampu "Membangun" kepribadian Nasional dan Memakmurkan Rakyat.
Melalui pengaplikasian Sistem Solusi Nasional "TRISULA WEDHA"
Sehingga tidak perlu menunggu hingga tahun 2045 untuk mewujudkan Indonesia Emas.
Dalam istilah KOMPUTER dijelaskan bahwa;
Tata Negara Sejati- Mewajibkan Sosok Pemimpin Negara yang harus mampu menghayati Jiwa Pemimpin yang berwatak Pendeta /Wali / Nabi.
Dan menguasai filosufi HASTABROTO ( 8 sifat alam ) untuk bertauladan yang disebut SOFTWARE dan mengaplikasikan sifat-sifat Ksatria ber-filosufi dalam sistem TRISULA WEDHA sebagai HARDWARE.PUSAKA TRISULA WEDHA.
Dan merupakan suatu sistem Tata Negara, khususnya bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan sepanjang 75 tahun lamanya
Bangsa ini berusaha mewujudkan cita-cita- bertumpu pada PANCA-SILA, yang dibentangkan hingga datang masa pencapaian Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Revolusi Masih Belum Selesai"
--- Soekarno-Hatta ---
Tentu telah tiba waktunya bagi BANGSA ini bebas mengambil keputusan sendiri.
INDONESIA adalah negara cadas
Korupsi merajalela dan tidak pernah ada Revolusi Mental, dimanapun itu, selain Pemerintahan demi Pemerintahan baru yang sudah disiapkan untuk mengunyah semua yang ada, didalam Negeri.
Sumber dari segala biang masalah persoalan Bangsa Indonesia dari kerusakan dahsyat tata kelola Pemerintahan, sumber daya alam, hutang tinggi, korupsi disegala bidang Kementerian dan Swasta dari pusat hingga daerah, dunia pendidikan hingga Negara hukum dijadikan sebagai Negara Kekuasaan.
Banyak pejabat publik menampilkan citra sederhana, demi meraih simpati Rakyat.
Mereka berbusana biasa, makan di warung, dan berbicara dengan bahasa merakyat.
Namun, di balik kesan bersahaja
Kerapkali tersembunyi jejak Korupsi, Penyalahgunaan Kekuasaan dan Praktek Kolusi yang merugikan Negara dan Bangsa.
Kesederhanaan mereka bukan cerminan Moralitas, melainkan strategi Politik untuk menutupi kerakusan kekuasaan.
Tentu Rakyat perlu lebih waspada, lebih kritis, tidak mudah tertipu oleh Pencitraan semu.
Menilai pejabat berdasarkan rekam jejaknya, integritas serta kebijakan nyata, bukan sekedar tampilan luar yang terlihat santun dan sopan, sederhana tetapi penuh kepalsuan dan kejahatan.
Maka berlakukan hukum martir bagi Koruptor.
1. Berjalan merangkak sepanjang 500 meter di atas pecahan batu kerikil menggunakan kedua tangan yang bertumpu di kedua lutut dengan leher terikat tali tambang yang dikaitkan dengan besi runcing diatas punggung Koruptor.
2. Masukkan Koruptor ke dalam sebuah ruangan berukuran sempit kemudian gembok pintu dari luar dan adu dengan Seekor Anjing Pelacak.
Kunci Moral WNI di Seluruh Dunia Dengan Kartu Identitas Tunggal Nasional
Design Bagian Depan dan Bagian Belakang
Kartu Identitas Tunggal Nasional
Fungsi serta design dari Kartu Identitas Tunggal Nasional dibuat oleh Hariono Soeharyo Notonegoro sejak mula-mula ditujukan untuk mengunci keburukan moral Warga Negara Indonesia yang menjadi problem Vital di wilayah Republik Indonesia.
Akan tetapi Sistem KITNAS justru di ganti sebagai sumber inspirasi E - KTP biasa, yang sistemnya tidak sama dengan KITNAS di era Presiden Republik Indonesia ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono ( Periode 2004-2014 ).
Bisa jadi ;
Moral kami terbukti Lurus; lebih Patuh dan taat Hukum dari Elite Penguasa; tentu hidup berbudi pekertilah, kami bukti nyata; Jujur dan lebih ber-adab dari kaum Elite Penguasa.
Tetapi yang pasti, hanya ada pada seluruh IT INDONESIA; andai tak di operate secara manual oleh jaringan IT yang sama, maka Pemerintah INDONESIA tidak akan pernah bisa mengunci Jaringan Identitas Warga Negara Indonesia, diseluruh Dunia.
Sistem Jaringan Pengunci Moral WNI di Dunia
Manfaat Kartu Identitas Nasional
"Sistem Solusi Nasional-TRISULA WEDHA"
1. Pengunci Moral WNI di Seluruh Dunia
2. Mengendalikan Peredaran Jaringan Bisnis Narkotika di seluruh Dunia
3. Mengendalikan Masuknya Warga Negara Asing ke Wilayah INDONESIA
Sehingga Setiap WNA wajib Memiliki KITNAS
Tujuannya
Untuk Mengontrol Kepemilikan Akun Bank serta keluar masuknya uang, setiap WNA di wilayah Negara INDONESIA, terutama The Rotschilds and The Rockfeler Families
4. Mengunci Moral Seluruh Umat Manusia di Dunia
5. Menjadikan Negara INDONESIA-Kemudi MERCUSUAR DUNIA
6. Mengatur Stabilitas Keamanan di Dalam dan Luar Negeri
7. Memakmurkan Perekonomian Seluruh Bangsa INDONESIA di Penjuru Dunia
Semua kembali pada sumber daya masyarakat Indonesia.
Apabila jiwa Patriotis- Nasionalisme dimiliki oleh segenap Masyarakatnya, betapa mudahnya membangun Bangsa Indonesia sampai kepada masyarakat martil menuju perubahan BANGSA yang lebih baik.
Dengan bergotong royong dan bersatu dalam perbedaan, sebagai nafas hidup masyarakat luas di Indonesia yang kemudian dipatenkan menjadi produk yang ideal bagi Bangsa, dengan ribuan suku yang diberi nama PANCA-SILA dan dilembagakan sebagai dasar negara Republik Indonesia.
